Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Tuntutan Mahasiswa Telah Sampai ke DPR RI

Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, menepati komitmen dengan Aliansi Jember Menggugat. Mereka menyerahkan langsung surat tuntutan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law kepada DPR RI di Jakarta.

“Tiga orang pimpinan DPRD Jember berangkat ke Senayan pada Kamis, 15 Oktober 2020. Kami telah serahkan kepada staf ahli salah satu pimpinan DPR RI, Bapak Rahmat Gobel. Beliau Wakil Ketua DPR RI. Artinya apa yang kami janjikan kepada 25 elemen mahasiswa waktu itu sudah kami tunaikan,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Senin (26/10/2020).

Pimpinan DPRD Jember tidak bisa langsung bertemu Rahmat, karena saat itu DPR RI memasuki masa reses. “Tapi sudah kami sampaikan kepada staf ahli pimpinan di sana agar aspirasi Aliansi Jember Menggugat menjadi perhatian,” kata Itqon.

Hal serupa dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Awalnya akan diterima langsung. Tapi berhubung Pak Rahmat Gobel ada agenda, akhirnya surat tuntutan diserahkan ke staf beliau. Sudah ada tanda terima. Kebetulan waktu kami meneruskan aspirasi tersebut, DPR RI sedang reses, yang artinya anggota DPR RI banyak yang kembali ke daerah masing-masing,” katanya.

“Kedua, DPR RI waktu itu masih dalam tahap sterilisasi, karena ada 19 anggota yang terinfeksi Covid-19. Bahkan salah satu pimpinan kami di Gerindra, Pak Supriyatno, juga meninggal akibat Covid-19,” kata Halim.

Itqon dan Halim sama-sama menyerukan kepada mahasiswa agar tak lagi melakukan aksi unjuk rasa yang destruktif. “Kami imbau penyaluran aspirasi dilakukan secara santun dan damai, sehingga substansinya bisa tercapai,” kata Halim.

Dua kali aksi unjuk rasa Aliansi Jember Menggugat pada 8 dan 22 Oktober 2020 diwarnai kerusuhan. Kaca-kaca gedung DPRD Jember pecah terkena lemparan batu dari massa. Terakhir, polisi mengamankan lima orang terduga pelaku kerusuhan tersebut, dua di antaranya adalah pelajar sekolah menengah atas.

Polisi menyita palu, 40 buah batu berukuran besar dan kecil, satu buah korek api, tiga buah kelongsong petasan kembang api, satu buah tas, sarung tangan, baju, dan satu botol berisi pasir dari tangan para terduga pelaku kerusuhan. Lima orang tersebut dijerat pasal 170, 214, dan 160 KUHP. Ancaman hukuman maksimal pasal 170 adalah tujuh tahun penjara, sementara pada pasal 214 ancaman maksimalnya delapan tahun penjara. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar