Politik Pemerintahan

DPRD Jember Tunggu Mendagri untuk Lanjutkan Pembahasan RAPBD 2020

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, tidak tergesa-gesa membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 walau sudah terlambat. Seharusnya RAPBD Jember 2020 disetujui bersama oleh bupati dan DPRD selambatnya pada 30 November 2019.

“Kami menunggu petunjuk tertulis dari Mendagri. Dalam waktu dekat, pimpinan akan jemput bola, akan terus berkonsultasi dengan Pemprov atau Kemendagri,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Rabu (1/1/2020).

Saat ini, DPRD Jember berkonsentrasi pada pelaksanaan hak angket. Panitia hak angket diberi waktu bekerja enam puluh hari untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan Pemkab Jember selama periode 2016-2019.

“Pembahasan APBD dan proses angket itu dua hal yg berbeda. Namun bagaimana DPRD akan membahas RAPBD, sedangkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang jadi dasar pembahasan RAPBD 2020, red) saja belum disetujui oleh DPRD?” ujarnya.

Pembahasan KUA-PPAS tertunda karena parlemen menanti Pemerintah Kabupaten Jember menaati teguran Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Pemerintah pusat memerintahkan Pemkab Jember untuk mencabut peraturan bupati mengenai kedudukan dan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) 30 organisasi pemerintah daerah karena melanggar aturan.

DPRD Jember menilai ketaatan terhadap perintah itu mutlak, karena SOTK 30 OPD itu akan berkaitan dengan penataan dan penempatan anggaran. “Akan tetapi, kalau misalnya Kemendagri merekomendasikan DPRD supaya melanjutkan pembahasan, apa boleh buat. Kami ini secara struktural berada di bawah Kemendagri dan Gubernur Jatim,” kata Itqon. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar