Politik Pemerintahan

DPRD Jember Tolak Migrasi Layanan BPNT dari BNI ke Mandiri

Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan

Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada Dinas Sosial agar mengupayakan tidak terjadi migrasi bank layanan penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) dari BNI ke Bank Mandiri.

“Kami sudah sepakat dan berharap tidak ada migrasi, karena ini akan ruwet lagi. Awal-awal pasti ruwet. Kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan ya monggo kita perbaiki bareng-bareng,” kata Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan, Kamis (5/11/2020).

Salah satu persoalan, menurut Nur Hasan, adalah adanya pendamping program keluarga harapan (PKH) yang menjadi distributor toko penyalur BPNT. Mereka menjadi distributor karena awalnya banyak toko yang menolak menjadi penyalur. “Ketika berjalannya waktu, keuntungan kelihatan lumayan, sekarang jadi rebutan,” katanya.

Nur Hasan tak akan mempersoalkan selama tak ada undang-undang yang dilanggar. “Cuma kemarin kami didatangi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). TKSK menekankan bahwa pendamping PKH tidak boleh menjadi suplier. Ada peraturan yang melarang. Kalau memang ada aturannya, kami minta tidak ada pendamping PKH yang jadi suplier agen penyalur,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Jember Wahyu Setyo Handayani mengatakan, informasi adanya migrasi diterima informal pada rapat koordinasi dengan pemerintah pusat pada Januari 2020. Jumlah penerima bantuan sosial pangan di Jember mencapai 265.328 keluarga.

“Untuk informasi formal migrasi sudah kami terima dari Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial pada 16 Oktober 2020. Informasi formal kedua kami terima dari bank yang akan direncanakan menjadi penyalur bantuan yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri Jember mendapat surat dari Bank Mandiri pusat agar menyiapkan e-warung atau agen bagi penerima manfaat. Dibutuhkan kurang lebih 1.600 orang agen penyalur,” kata Wahyu.

Mengenai penolakan Komisi D, Wahyu minta waktu untuk menyampaikannya ke Kemensos. “Saya secara non formal sudah memohon dengan sangat untuk tidak (ada migrasi). Tapi jawabannya tidak bisa. Jadi ini sudah diputuskan. Tapi atas masukan Komisi D, insya Allah kami akan bersurat resmi,” katanya.

Wahyu mengatakan, pendamping PKH ditugaskan memasukkan data terhadap 106 ribu keluarga penerima manfaat. “Untuk yang selain PKH belum ada perintah. Di Jember ini, karena jumlah penduduk dan jumlah keluarga penerima mandiri besar, dan realisasi secara administrasi bagus, sehingga jumlah keluarga penerima manfaat ditambah kurang 85 ribu keluarga, dan itu sudah memakai penyalur Bank Mandiri. Khusus di Jember selama Maret sampai November ini, bank penyalurnya Mandiri dan BNI,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar