Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Tanpa Opini WTP dari BPK, Rakyat Jadi Korban

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Ketua BPK Jatim Joko Agus Setyono

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar segera melakukan upaya-upaya luar biasa dan komprehensif untuk menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember mendapat opini tidak wajar dari BPK Jawa Timur. “Urusan 2020 pokoknya selesaikan, bagaimana caranya agar tak jadi beban bagi bupati sekarang, sehingga terbuka peluang tahun depan kita bisa mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Selasa (1/6/2021).

“Tanpa WTP, yang jadi korban rakyat Jember. Konkretnya, tanpa opini WTP, kita tidak akan mendapat dana insentif daerah (DID). Untuk sekelas Jember, DID-nya besar, bisa Rp 60 miliar lebih. Bayangkan, kalau Rp 60 miliar ini dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Jember,” kata Itqon.

APBD 2020 adalah APBD terakhir pada masa pemerintahan Bupati Faida. Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember 2020 tidak disajikan secara wajar. Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya. Ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar