Politik Pemerintahan

DPRD Jember Surati Bupati, Tanyakan Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur melayangkan surat kepada Bupati Faida untuk menanyakan tindak lanjut atas pemeriksaan khusus yang telah dilakukan pemerintah pusat. Surat itu dikirimkan pada Jumat (3/4/2020) lalu.

“Surat kami tembuskan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Kami bertanya sejauh mana perintah Mendagri ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Senin (6/4/2020). Perintah Mendagri Tito Karnavian itu dituangkan dalam surat bernomor 700/12429/SJ itu mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus tertanggal 11 November 2019.

Dalam surat itu, Tito meminta kepada Gubernur Jatim Khofifah agar memerintahkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tiga hal. Pertama, mencabut 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner.

Kedua, mencabut 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK). Ketiga, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Itqon tidak tahu sejauh mana tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus itu oleh Bupati Faida. “Bupati tidak pernah berkirim surat ke DPRD Jember, misalnya, menjelaskan bahwa sudah menindaklanjuti poin ini. Bagaimana kami mau mengawal,” katanya.

Dengan kondisi ini, Itqon tak mau persoalan ini berlarut-larut. Begitu ada surat dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang meminta DPRD Jember mengawal hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait tindak lanjut pemeriksaan khusus itu, Itqon langsung menyurati bupati.

“Kami sejak awal minta gubernur dan Mendagri tegas mau bagaimana: bupati ini mau dibiarkan atau disanksi. Kalau memang dibiarkan, saya minta surat dari Mendagri yang ditandatangani Tito Karnavian (untuk menganulir surat 11 November 2019),” kata Itqon.

Sejauh ini, Itqon melihat pemerintah pusat masih belum mengendurkan sikap terkait sekian temuan dugaan pelanggaran aturan di tubuh Pemkab Jember. “Masalahnya ini dilemparkan ke DPRD. Ini kan saya bingung,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar