Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Surat Bantahan Mendagri Buka Tabir Mutasi

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kanan) dan Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief sedang berdiskusi soal nasib Jember ke depan.

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, berharap Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief segera melaporkan kondisi birokrasi daerah, usai terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri pada 1 Oktober 2020.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik itu dijelaskan, bahwa bupati Jember hingga saat ini tidak pernah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah pada 3, 6, dan 7 Januari 2020.

“Tidak benar Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas berdasarkan perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Akmal dalam surat itu.

Sebelumnya, Bupati Jember Faida telah melantik 179 orang pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada 3 Januari 2020, 185 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas pada 6 Januari 2020, dan 362 orang pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas pada 7 Januari 2020.

Selain itu, ada proses kenaikan pangkat reguler aparatur sipil negara atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada April 2020, sebanyak 1.624 orang dan surat keputusan kenaikan pangkat tersebut diserahkan Bupati Faida pada 3 Agustus 2020.

Menurut Akmal, bupati hingga saat ini belum melakukan penyelesaian atau pengundangan produk hukum daerah mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana hasil klarifikasi terakhir dengan pada saat pertemuan koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan Pemerintah Kabupaten Jember di Kementerian Dalam Negeri, 7 Juli 2020.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi berharap dalam waktu 14 hari ke depan, Muqiet melaporkan apa adanya soal pelantikan yang pernah dilakukan Bupati Faida pada Januari 2020. “Juga terkait proses kenaikan pangkat pada April 2020. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenaikan pangkat itu terkait 1.624 orang. Jadi ini tidak main-main. Mereka semua pejabat karir,” katanya.

“Kami berharap demi kebaikan warga Jember, pejabat-pejabat di Jember, sebagaimana isi surat ini, pelaksana tugas bupati agar segera menindaklanjuti,” kata Itqon.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan, surat Kemendagri sudah membuka tabir. “Tabir bahwa selama ini bupati mengklaim sudah mendapatkan restu dari Kemendagri terkait mutasi pejabat maupun KSOTK. Surat ini membantah semua, seolah-olah sudah mendapatkan restu padahal sama sekali tidak ada izin maupun rekomendasi Mendagri,” katanya.

DPRD Jember siap berkoordinasi dengan gubernur, karena dalam surat itu ada perintah kepada parlemen dan gubernur Jatim agar segera menyampaikan laporan herkenaan dengan pelaksanaan pelantikan pejabat pada Januari 2020 dan proses kenaikan pangkat reguler pada April 2020. “Itu kan ada waktu 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat ini. Jadi ini sudah semacam surat perintah kepada gubernur,” kata Halim. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar