Politik Pemerintahan

DPRD Jember Soroti Pencairan Bansos di Bank Jatim

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, menyoroti pencairan sejumlah dana bantuan sosial melalui Bank Jatim oleh pemerintah daerah setempat. Parlemen akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahasnya.

Ada dua hal yang disoroti Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi. “Pertama, soal imbauan untuk tidak membuat kerumunan massa. Ini kaitannya dgn penanggulangan penyebaran covid-19. Sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 Jember, bupati seharusnya mengantisipasi hal ini,” katanya, Jumat (15/5/2020).

Kerumunan massa terjadi di Bank Jatim kemarin karena sejumlah bantuan sosial atau insentif dari pemerintah ini terealisasi dalam waktu bersamaan. Warga yang mengantre ini hendak mengambil insentif dari pemerintah, mulai dari pengurus rukun tetangga dan rukun warga, kader posyandu, mahasiswa, sampai guru tidak tetap (GTT). Akibatnya, polisi turun tangan menertibkan kerumunan yang berpotensi memicu penyebaran Covid-19 ini.

Sorotan kedua terkait sumber anggaran bansos tersebut. “Ini menggunakan sumber anggaran yg mana? Ini bukan soal setuju dan tidak setuju, karena faktanya memang bansos sedang dibutuhkan oleh warga Jember. Namun dalam mengeksekusi anggaran, bupati seharusnya tetap berpedoman pada payung hukum yang sah,” kata Itqon.

Pemerintah Kabupaten Jember adalah satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Peraturan Daerah APBD 2020. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember belum bersepakat hingga batas waktu 30 November 2019, karena parlemen minta kepada bupati agar menjalankan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lebih dulu terkait hasil pemeriksaan khusus terhadap sejumlah persoalan birokrasi di daerah tersebut.

Bupati Faida akhirnya memutuskan membuat peraturan kepala daerah (perkada) untuk melaksanakan APBD 2020. Perkada ini disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 3 Januari 2020. Namun dengan status perkada, ada keterbatasan penggunaan dana APBD. Selain hanya berjumlah seperdua belas dari APBD 2019, Pemkab Jember hanya boleh menggunakan APBD 2020 untuk kepentingan wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan anggaran operasional kantor. Dana hibah dan bantuan sosial bukan termasuk anggaran yang wajib dan mengikat dalam perkada ini.

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah merealokasi APBD masing-masing untuk kepentingan penanganan dampak wabah tersebut. Belakangan diketahui, Pemerintah Kabupaten Jember adalah salah satu daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 secara lengkap dan benar, sesuai kemampuan dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.

Kementerian Keuangan pun menjatuhkan sanksi berupa penundaan penyaluran 35 persen dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil. Penundaan 35 persen ini dari besarnya penyaluran dana alokasi umum setiap bulan dan atau dana bagi hasil setiap triwulan, mulai Mei 2020 dan atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan. Sanksi ini akan dicabut bila Pemkabn jember sudah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi penyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono mengatakan, peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah mengenai APBD sama-sama instrumen hukum. “Tujuannya satu: menyejahterakan masyarakat Jember,” katanya. Namun dia tak paham masalah teknis penganggaran tersebut. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar