Politik Pemerintahan

DPRD Jember Siap Rapat Siang-Malam Kebut APBD 2021

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, lebih memprioritaskan penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 daripada APBD 2020. Waktu yang tersedia sangat sempit.

Badan Anggaran DPRD Jember sudah mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember pekan lalu. “Kami hanya menunggu surat pengantar Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diperbarui dari eksekutif, jangan yang (dikirimkan pada) 10 Juli 2020,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Senin (30/11/2020).

Jika tetap bersikukuh pada KUA-PPAS yang dikirimkan pada 10 Juli 2020, maka tidak mengacu pada peraturan gubernur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Tanggal 10 Juli Pergub RKPD belum terbut. Sementara tahapan KUA-PPAS adalah setelah Pergub RKPD terbit, lima hari kemudian baru Peraturan Bupati RKPD, baru bisa dijadikan lampiran di KUA-PPAS,” kata Itqon.

Begitu surat pengantar masuk, DPRD Jember akan menggelar rapat badan musyawarah untuk menjadwal pembahasan. “Kalau perlu membahas siang-malam,” kata Itqon.

Badan Anggaran sudah mempermudah. “Kalau memang tidak bisa membongkar KUA-PPAS, pakai lampiran perubahan-perubahan sesuai KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja),” kata Itqon.

Kabar terakhir, menurut Itqon, surat pengantar sudah ditandatangani Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief. “Kami stand by,” katanya.

Bagaimana dengan APBD 2020? “Masih ada perdebatan. Salah satu pimpinan keberatan, kalau APBD 2020 didok, nama peraturan daerah adalah Perda APBD 2020. Kenapa? Karena berlakunya dari 1 Januari – 31 Desember 2020. Faktanya perda berlakunya sekitar satu bulan. Paling rasional, harus dicarikan normanya kalau mau didok, namanya adalah Perda APBD Desember 2020,” kata Itqon.

“Bagi kami, APBD 2020 karena sudah final pakai peraturan kepala daerah dan hasil paling nyata adalah bupati dikenai sanksi tidak memperoleh gaji selama enam bulan, ya sudahlah dianggap finish. Toh mau diperjuangkan bagaimana pun, dalam satu bulan tahun anggaran tidak mungkin terserap, sudah mau tutup buku. Kalau Perda APBD 2020, DPRD ikut bertanggung jawab terhadap belanja yang dilakukan bupati selama menggunakan perkada,” kata Itqon. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar