Politik Pemerintahan

DPRD Jember Serahkan Langsung Laporan Hak Angket kepada Mendagri

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Mendagri Tito Karnavian

Jember (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyerahkan berkas laporan kerja panitia angket kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020) kemarin. Penyerahan berkas ini disaksikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah AA LaNyalla Mahmud Mattaliti yang memediasi pertemuan tersebut.

Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, forum tersebut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, dan dua senator DPD RI Ahmad Nawardi dan Bustami Zainudin, pimpinan DPRD Jember, dan sejumlah tokoh masyarakat Jember.

“Untuk hak angket, Mendagri menyampaikan, bahwa DPRD adalah lembaga politik yang harus dihormati sesuai keberadaannya sebagai pengawas. Fungsi yang ada dan melekat di DPRD harus dihormati, karena bagaimana pun lembaga ini adalah representasi rakyat,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim via ponsel, Selasa (23/6/2020) pagi.

“Artinya fungsi DPRD sebagai fungsi kontrol atau check and balance harus dihormati. Bukan hanya dalam fungsi pemerintahan, tapi juga berfungsi sebagai lembaga yang bersifat horisontal. Setiap pengambilan kebijakan di daerah, (secara aturan) hampir semuanya (perlu) melibatkan DPRD,” tambah Halim.

Sebelumnya, Panitia angket menerbitkan lima rekomendasi untuk DPRD Jember dalam sidang paripurna, Jumat (20/3/2020). Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan organisasi pemerintah daerah terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket.

“Kami merasa bersyukur bisa menyampaikan keadaan dan situasi di Jember secara utuh kepada Mendagri. Ada ruang untuk presentasi yang disampaikan DPRD maupun tokoh masyarakat. Selama ini Mendagri memiliki atensi khusus terhadap Jember,” kata Halim.

Salah satu persoalan yang disampaikan adalah tata kelola pemerintahan, terutama susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah daerah. Sebagaimana diberitakan, medio November 2019, Mendagri melayangkan surat teguran kepada Pemkab Jember.

Tiga perintah yang harus dilaksanakan bupati adalah pencabutan belasan surat kepusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja), dan tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar