Politik Pemerintahan

DPRD Jember Serahkan Bukti ke BPK RI untuk Audit Investigasi

David Handoko Seto (baju putih) saat rapat panitia angket

Jember (beritajatim.com) – Panitia Angket DPRD Jember, Jawa Timur, menyerahkan bukti tambahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta untuk keperluan audit investigasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, Jumat (14/2/2020).

Sebelum ke Jakarta, panitia angket sudah menemui BPK Perwakilan Jatim. Namun BPK Jatim tak berwenang menindaklanjuti permintaan panitia angket untuk melakukan audit investigasi. “Audit investigasi harus perintah BPK RI. Kami datang ke BPK RI agar segera merekomendasi dilakukannya audit investigasi,” kata Wakil Ketua Panitia Angket David Handoko Seto.

“Ternyata pimpinan BPK RI menyampaikan bahwa surat dari DPRD Jember sudah didisposisi kepada Tim 5 untuk segera menjadwalkan audit investigasi. Saya tidak tahu siapa saja mereka,” kata David.

Menurut David, dalam audit investigasi, BPK melakukan pemeriksaan di luar pemeriksaan reguler. “Mereka datang ke Jember pun mungkin juga tanpa sepengetahuan pemerintah daerah dan betul-betul tidak bisa diintervensi pihak mana pun. Mereka langsung ke titik-titik kegiatan pengadaan barang dan jasa yang patut diduga terjadi penyimpangan,” katanya. Hasil rekomendasi audit investigasi BPK ini akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Dalam pertemuan dengan BPK RI, David menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa secara terstruktur, massif, dan sistematis di Jember. “Akhir-akhir ini panitia angket menemukan fakta-fakta di lapangan, dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap stakeholder dan leading sector, itu terjadi pada tahun 2018 dan 2019,” katanya.

Panitia angket menyajikan data-data soal proyek pasar, puskesmas pembantu, kantor kecamatan, dan ruang terbuka hijau. “Kami sampaikan juga rekaman video hasil pemeriksaan panitia angket,” kata David. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar