Politik Pemerintahan

Soal SDSD, DPRD Jember Segera Undang Rektor Unej

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto (kanan)

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, segera mengundang Rektor Universitas Jember Iwan Taruna untuk membicarakan program pendampingan satu desa satu dosen (SDSD). Program ini menuai kontroversi di kalangan parlemen, karena dilaksanakan pada masa pandemi dan jelang akhir tahun anggaran.

Keinginan mengundang rektor ini dikemukakan Ketua Komisi C David Handoko Seto, saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Senin (12/10/2020). “Dalam waktu dekat, mungkin Kamis (15/10/2020), akan kami undang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan tidak menutup kemungkinan rektor Unej akan kami undang juga, karena kurang lebih 100 dosen yang digunakan untuk kegiatan SDSD ini berasal dari Unej,” katanya.

David heran mengapa Unej saja yang diajak kerjasama Pemerintah Kabupaten Jember. “Kenapa tidak menggunakan universitas lain?”

David mengingatkan, urgensi program SDSD sesuai dengan surat edaran Bupati Jember tertanggal 16 Januari 2020. “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2020, Pemkab Jember ini hanya boleh melaksanakan dua hal yaitu belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Kegiatan SDSD yang dilakukan Dispemasdes, di benak kami dan benak masyarakat umum, apakah masuk dalam kegiatan yang mengikat dan bersifat wajib,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi mengatakan, hanya Kepala Dispemasdes Jember yang bisa menentukan sifat kegiatan itu. “Sesuai SE, bahwa yang bisa memvonis wajib dan mengikat adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saya tidak dalam kapasitas mengomentari itu,” katanya.

Terkait program ini, sesuai dengan surat keputusan yang ditandatangani Bupati Faida pada 19 Agustus 2020, ada pembentukan tim koordinasi, kelompok kerja, dan tenaga ahli. Tim koordinasi terdiri atas 47 orang, kelompok kerja terdiri atas 13 orang, dan tenaga ahli terdiri atas 248 dosen. Honor tertinggi diperuntukkan pengarah sebesar Rp 4 juta per bulan selama enam bulan.

Namun, pada surat keputusan bupati tertanggal 22 September 2020, ada seratus dosen yang dilibatkan dalam program tersebut. Mereka masing-masing mendapat honorarium Rp 3 juta per bulan berdasarkan jumlah desa dan atau kelurahan yang didampingi. Semua biaya kegiatan tersebut ditanggung APBD Jember.

Berdasarkan siaran pers Universitas Jember, 1 Oktober lalu, program SDSD ini pada tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa. Dalam laporannya, Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Edi Budi Susilo menyampaikan, pendampingan oleh dosen Universitas Jember akan berjalan hingga akhir tahun ini. Bentuk pendampingan bisa berupa pendidikan, pelatihan, dalam rangka mengembangkan potensi desa, termasuk aplikasi teknologi tepat guna dan penerapan hasil penelitian dosen. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar