Politik Pemerintahan

DPRD Jember Segera Undang Kejaksaan Bahas Kiai Muqiet

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, segera mengundang kejaksaan negeri setempat untuk membahas persoalan yang dihadapi Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief. Kiai Muqiet, sapaan akrab wabup mengaku mengalami tekanan dalam pertemuan konsultasi di kantor Kejaksaan Negeri Jember, Senin (15/12/2020).

Usulan agar DPRD mengundang kejaksaan dilontarkan Anasrul, anggota Tim Advokat Bersahabat, beberapa waktu lalu. Anasrul sempat mendapat pesan WhatsApp dari Muqiet yang mengeluhkan kondisi pertemuan di kejaksaan tersebut. “Saya kemarin betul-betul tertekan dan stress, Mas Anas. Soalnya arahnya selalu ke arah memidanakan saya,” kata Muqiet.

Muqiet hadir dalam pertemuan itu bersama Bupati Faida tanpa tahu jika konsultasi tersebut terkait penataan Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) Pemkab Jember. Dalam pertemuan itu, ia mengaku disalahkan karena mengikuti perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berkonsekuensi pada pengembalian jabatan 370 orang aparatur sipil negara pada posisi sebelum 3 Januari 2018.

“Kejadian ini bukan pertama kali. Pemerintah daerah dalam hal ini ‘bermain’ dengan tangan kejaksaan. Bukan hanya pemda yang harus dipanggil, tapi kejaksaan juga harus dipanggil (untuk menjelaskan) apa maksudnya,” kata Anasrul.

Anasrul mengingatkan perbedaan pernyataan antara Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman kepada pers. Prima mengatakan, bupati dan wabup berkonsultasi soal beberapa hal, antara lain aset dan penataan Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) Pemkab Jember. Sementara, Agus menyatakan konsultasi lebih pada masalah aset dan tanah. “Masalah KSOTK sudah selesai. Jangan main-main. Ini Jember,” kata Anasrul.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi membenarkan bahwa bukan hanya sekali ini kejaksaan ikut serta dalam urusan eksekutif. Medio Juni lalu, kejaksaan tiba-tiba berupaya memediasi pertemuan antara Bupati Faida dengan Itqon untuk membicarakan soal pembahasan APBD yang macet. Padahal saat itu, Pemerintah Provinsi Jatim sudah memediasi dua belah pihak.

“Insya Allah akan kami agendakan untuk mengundang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Saya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Jember adalah kota santri. Figur kiai harus kita lindungi, apalagi wakil bupati adalah kiai,” kata Itqon.

Dimintai konfirmasi, Minggu (20/12/2020), Prima mengatakan, belum ada undangan dari DPRD Jember. Namun ia memilih tak berkomentar. “Saya no comment. Tidak usah diperkeruh dong. Tolong, Mas. Masalah pokoknya jadi kabur,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar