Politik Pemerintahan

DPRD Jember Puji Gubernur Jatim yang Belum Kibarkan Bendera Putih

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Jember mengapresiasi sikap dan kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam menangani persoalan birokrasi di kabupaten tersebut.

“Menteri Dalam Negeri masih menunggu hasil evaluasi dari gubernur. Hasil (rekomendasi) gubernur tetap akan dijadikan pertimbangan (Mendagri dalam memutuskan kebijakan soal Jember), karena gubernur sampai detik ini belum mengibarkan bendera putih,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Rabu (8/7/2020).

Itqon menilai gubernur konsisten dalam melaksanakan kewenangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. “Buktinya tanggal 25 Juni kemarin, gubernur menurunkan tim untuk mempertemukan Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meskipun akhirnya deadlock, namun itu harus kita pahami sebagai upaya solutif, ada keinginan gubernur untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Jember,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember dari Nasdem, Dedy Dwi Setiawan, juga mengaku bangga kepada Gubernur Khofifah. “Beliau selaku wakil pemerintah pusat selalu siap menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Jember. Beliau tidak akan meninggalkan Jember,” katanya.

Ada dua permasalahan di Jember yang saling terkait, yakni carut marut birokrasi dan belum disahkannya peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini. Pembahasan Perda APBD terhenti, setelah DPRD Jember mempertanyakan komitmen pemkab untuk mematuhi dan melaksanakan surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019.

Surat itu berisi perintah pencabutan 17 surat keputusan bupati terkait mutasi dan penempatan jabatan, pencabutan 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada 1 Desember 2016; dan tindaklanjuti surat Mendagri soal penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Itqon berharap gubernur lebih intensif mengomunikasikan persoalan Jember dengan Kemendagri. “Kita juga paham cakupan wilayah kerja Kemendagri ini kan seluruh Indonesia, lebih dari 500 kabupaten dan kota. Mendagri sendiri saat ini menunggu evaluasi gubernur terkait bupati Jember,” katanya.

Dedy berharap aturan ditegakkan secara benar dalam menyelesaikan persoalan di Jember. “Saya yakin gubernur akan bersikap adil, karena beliau sudah mengutus tim pemprov yang waktu itu dipimpin Inspektur Provinsi Pak Helmi untuk menyelesaikan persoalan di Jember,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar