Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Polemik Hibah Lapangan Talangsari Berakhir

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Polemik permohonan hibah lapangan sepak bola Talangsari di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya berakhir. DPRD Jember menolak permohonan Badan Pertanahan Nasional itu dan akan membalas surat dari Bupati Hendy Siswanto.

“Pimpinan akan menggelar rapat dan membalas surat bupati. Bisa juga pimpinan mengumpulkan ketua-ketua fraksi karena ini sikap politik. Tapi sepertinya DPRD Jember sudah tidak bisa menyetujui,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Rabu (25/5/2022).

Kehebohan berawal saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengirimkan surat permohonan hibah lapangan sepak bola Talangsari kepada Bupati Hendy Siswanto, untuk perluasan kantor. Hendy kemudian menyurati DPRD Jember, karena pelepasan aset daerah harus berdasarkan persetujuan parlemen.

Tanda-tanda DPRD Jember bakal tidak menyetujui itu sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Beberapa waktu lalu, Itqon pernah menyampaikan, permohonan itu tidak bisa ditindaklanjuti. “Kami tidak mungkin melanggar undang-undang. Undang-undang Sistem Keolahrgaan Nasional menyebutkan lapangan tidak bisa dialihfungsikan tanpa persetujuan menteri,” katanya.

Penolakan itu diikuti oleh Fraksi Pandekar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. Setelah penolakan dari parlemen muncul, sejumlah warga berunjuk rasa menolak keinginan BPN tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim melihat perkembangan dinamika aspirasi masyarakat Jember dan suara di parlemen dalam memutuskan sikap. “Kami sudah berkomunikasi juga dengan bupati maupun Kepala Kantor BPN. Prinsipnya: bupati hanya meneruskan surat usulan permohonan BPN kepada DPRD Jember. Artinya sesuai dengan mekanisme persyaratan persetujuan hubah, memang diperlukan persetujuan DPRD,” katanya.

Bola kini ada di parlemen, dengan melihat regulasi dan aspirasi. “Kami merekomendasikan, pertama, lapangan Talangsari sesuai fungsi dan historisnya tetap menjadi lapangan sepak bola atau ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat Jember,” kata Halim.

“Kedua, kami merekomendasikan kepaa pemkab agar relokasi kantor BPN agar mencari lokasi lain sesuai dengan kajian dan telaah BPN dan Pemkab Jember. Ketiga, kami berterima kasih kepada Kantor BPN Jember yang selama ini telah menjalin kerjasama, memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Jember. Salah satunya penyelesaian sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Jember, maupun nanti akan ada program penyelesaian sengketa-sengketa,” kata Halim.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Faesol mengapresiasi langkah cerdas dan cepat yang dilakukan Bupati hendy dan pimpinan DPRD Jember untuk mengakhiri polemik masalah lapangan Talangsari dengan menemui Menteri BPN Sofyan Djalil.

“Kami bersyukur polemik ini segera berakhir sehingga tidak menganggu stabilitas dan kondusifitas situasi di Jember. Kami berharap agar Bupati mencari alternatif tempat lain untuk menjadi solusi atas surat permohonan BPN ke Bupati tentang kondisi kantor BPN yang sudah sangat penuh dan sesak dengan dokumen pertanahan,” kata Faesol. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar