Politik Pemerintahan

DPRD Jember: PKH Jangan Jadi Partai dalam Pilkada

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, meminta agar para petugas pendampingan program keluarga harapan (PKH) tidak terlibat politik dukung-mendukung, dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

“Saya berharap semua pendamping PKH dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten agar dalam tahun pilkada ini tidak bermain-main. Saya tidak ingin ada yang namanya partai politik PKH,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial dan perwakilan pendamping PKH, di gedung parlemen, Kamis (5/11/2020).

Menurut Nur Hasan, penerima PKH secara gamblang dan massif diarahkan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. “Dengan diancam kalau calon ini kalah, maka panjenengan (Anda) tidak akan mendapatkan (bantuan) lagi. Ini nyata,” katanya.

Nur Hasan mengingatkan, bahwa semua petugas PKH mendapat honor dari anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara.

“Saya yakin Anda tidak netral, karena Anda mencoblos (menggunakan hak pilih, red). Tapi jangan Anda manfaatkan jabatan sebagai pendamping tingkat desam kecamatan, maupun kabupaten memanfaatkan situasi saat ini untuk mengarahkan dukungan ke paslon tertentu dengan ancaman-ancaman,” katanya.

Nur Hasan sempat bertemu dengan sejumlah penerima PKH. “Mereka ngomong ada arahan dengan ancaman bahwa kalau paslon ini tidak jadi, maka bantuan akan dihentikan. Tolong, ada 300 pendamping PKH tingkat desa, 31 petugas tingkat kecamatan. Kalau mereka bergerak secara massif, ini akan jadi kekuatan luar biasa. Saya tak berharap itu terjadi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Nur Hasan lantas menanyakan kesanggupan para petugas PKH untuk netral. “Siap untuk netral?”

“Siap,” jawab para petugas tersebut serentak.

Nur Hasan belajar dari pemilihan legislatif. “(Ketidaknetralan petugas PKH) di pemilu legislatif sangat terasa. Bahkan saya menangkap orangnya. Dukungan diarahkan ke calon dan partai tertentu,” katanya.

Muhammad Nouval, salah satu koordinator PKH, mengatakan, tidak ada kubu-kubu politik di tubuh petugas pendampingan. “Yang pasti sudah kami sampaikan ke teman-teman TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk tidak ikut-ikutan ke sana kemari,” katanya.

Arya Maswaradana Kusuma, Koordinator PKH Kecamatan Bangsalsari, menambahkan, pihaknya justru membantu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Mereka ikut menyosialisasikan adanya pilkada kepada masyarakat tanpa berpihak kepada salah satu pasangan calon. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar