Politik Pemerintahan

DPRD Jember Nilai Pergantian Sekda adalah Bom Waktu

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Pergantian sekretaris daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Mirfano kepada Achmad Imam Fauzi dinilai oleh pimpinan DPRD tidak tepat. Prosedur pergantian tersebut dipertanyakan keabsahannya.

Mirfano diganti setelah Bupati Faida menerbitkan surat pemberhentian pada 28 Desember 2020. Dia dibebaskan sementara dari jabatan sebagai sekretaris daerah Kabupaten Jember karena dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa disiplin tingkat berat, menyusul pernyataannya soal larangan mutasi oleh Mendagri kepada media massa.

Pemberhentian Mirfano ini sempat memunculkan tanda tanya di kalangan birokrasi soal penggantinya. Bupati Faida sama sekali tidak pernah secara terbuka mengumumkan pembebasan tugas Mirfano maupun penggantinya.

Pengganti Mirfano baru diketahui, setelah beredar Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember. Di situ Fauzi yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertandatangan sebagai pelaksana harian sekretaris daerah.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, sudah melaporkan masalah ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. “Bahkan kemarin, Jember sempat punya tiga sekretaris daerah: definitif Pak Mirfano, pelaksana tugas Pak Edi Budi Susilo, pelaksana harian Pak Fauzi,” katanya, Sabtu (16/1/2021).

“Ini sudah menjadi atensi gubernur maupun Kemendagri. Beberapa hari lalu, bupati sudah diperiksa oleh tim gabungan Inspektorat Pemprov Jatim dan Kemendagri. Kita tinggal tunggu saja hasilnya,” kata Itqon.

Itqon mengaku khawatir, pelaksana harian sekda yang memiliki keterbetasan kewenangan mengambil kebijakan seolah-olah sekda definitif. “Bagaimana nanti produk kebijakannya dari segi legal formal. Ini kami menunggu hasil kajian tim gabungan Pemprov dan Kemendagri,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menambahkan, pergantian itu serba kontroversial. “Dalam artian, sekda ini kan mendapat surat keputusan dari gubernur. Sementara sampai saat ini belum ada rekomendasi atau keputusan dari gubernur. Pemprov masih mengakui sekda Pak Mirfano,” katanya.

“Kalau saya lihat, di satu sisi kalau dianggap mau menyelamatkan birokrasi, Bupati Faida malah menciptakan banyak bom waktu, menciptakan banyak ranjau terhadap jalannya roda pemerintahan,” kata Halim.

Salah satu bom waktu yang disebut Halim adalah pengundangan Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember. “Kalau pengundangannya dilakukan pelaksana harian sekda, ini kan menjadi tanda tanya besar. Apalagi pelaksana harian ini sedang mendapatkan sanksi dari Inspektorat Jawa Timur,” kata Halim.

Fauzi memang sebelumnya pernah dijatuhi sanksi oleh Pemprov. Sanksi tersebut didasarkan surat yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa bernomor 739/1977/060/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Kepala Bappeda Kabupaten Jember atas Pernyataan yang Viral di Media Online.

Dalam surat itu, Gubernur Khofifah memerintahkan bupati Jember yang saat itu dijabat Abdul Muqiet Arief sebagai pelaksana tugas, agar segera menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 7 ayat 4 huruf a, Romawi III Huruf C Angka 1c Poin 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010. Selain itu, Pelaksana Tugas Bupati Muqiet diminta membina Fauzi secara intensif untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sanksi ini dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan tim Pemprov Jatim sehubungan dengan munculnya pemberitaan di salah satu media dalam jaringan pada 6 Oktober 2020 berjudul “Kepala Bappekab Jember Tuding Gubernur Khofifah Lalai’.

Menurut surat Khofifah tersebut, Fauzi telah melakukan indisipliner berupa pemberian pernyataan bahwa keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten dan kota seluruh Jatim karena kelalaian gubernur. Pernyataan ini dinilai dapat mempengaruhi kewibawaan atau kehormatan gubernur dan Pemprov Jatim. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar