Politik Pemerintahan

DPRD Jember Minta Plt Bupati Laksanakan Rekom Mendagri

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim berharap kepada pelaksana tugas bupati Jember yang menggantikan Bupati Faida agar segera melaksanakan surat rekomendasi pemeriksaan khusus dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

“Itu solusi memecahkan masalah di Jember. Karena kalau berlarut-larut, penyelesaian masalah tata kelola pemrintahan akan semakin ruwet,” kata Halim, Kamis (24/9/2020).

Saat ini, DPRD Jember masih terfokus pada normalisasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Mendagri. “Kami masih terfokus pada bagaimana caranya sistem birokrasi di Jember bisa pulih sesuai ketentuan yang ada,” kata Halim.

Posisi pelaksana tugas akan dijabat Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief. Menurut Halim, pelaksana tugas bupati Jember diharuskan menindaklanjuti rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019 paling lambat pada 7 September 2020. Ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan pemerintahan Kabupaten Jember, di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Rekomendasi ini menyangkut tiga hal.
1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja Perangkat daerah) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Mendagri Tito kemudian melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paranwansa, tertanggal 15 Juli 2020 bernomor 970/4072/SJ tentang Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember. Dalam salah satu poin surat tersebut disebutkan, ada pelanggaran terhadap implementasi merit sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan pelanggaran penyusunan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terkait pelanggaran implementasi merit sistem dan pelanggaran penataan kelembagaan perangkat daerah, Mendagri mewajibkan Gubernur Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat, agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Jember. Hal ini sesuai dengan pasal 10 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar