Politik Pemerintahan

DPRD Jember Minta Pembahasan APBD Didampingi KPK

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, siap membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020. Namun mereka menetapkan syarat.

Jember masih belum punya peraturan daerah soal APBD 2020, karena pembahasan terhenti pada fase Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Proritas Anggaran Sementara.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengingatkan, pembahasan APBD 2020 tertunda karena parlemen menginginkan Bupati Faida melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus dari Menteri Dalam Negeri. Ini menjadi keputusan Badan Anggaran.

“Sebelum bupati mematuhi perintah atau rekomendasi atau hasil pemeriksaan khusus Mendagri itu, DPRD Jember tidak bisa membahas,” kata Itqon, Kamis (12/3/2020).

Namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin APBD Jember 2020 tetap dibahas. “Akhirnya jalan tengahnya dalam waktu tidak terlalu lama, kami minta agar Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah diundang semua ke Surabaya. Kita bahas di Surabaya dalam waktu tiga atau empat hari,” kata Itqon.

“Syaratnya satu: ada perwakilan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendampingi di sana. Saya minta garansi bahwa tidak akan ada konsekuensi hukum yang akan menjerat kami di kemudian hari,” kata Itqon.

Menurut Itqon, garansi ini penting. “Karena bagaimana pun, pengesahan perda APBD ini dengan menyisakan satu pekerjaan yang belum selesai yakni persoalan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) organisasi pemerintah daerah,” katanya.

Sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri dan ditegaskan oleh Gubernur Jatim, ada belasan surat keputusan mutasi dan peraturan bupati terhadap SOTK 30 organisasi pemerintah daerah yang harus dicabut. “Ini masih belum clear,” kata Itqon.

“Jadi di Kemendagri ada Dirjen yang mengatakan, tidak boleh mengesahkan selama SOTK belum clear. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan itu domain bupati soal peraturan bupati, soal penempatan jabatan, dan sebagainya,” kata Itqon.

“Kami masih belum ada kepastian hukum terkait hal ini. Jadi kami minta seandainya DPRD Jember menyetujui mengesahkan perda APBD itu, tidak akan ada tuntutan hukum di kemudian hari,” kata Itqon.

“Kami tetap memandang: tidak bisa menggelontorkan anggaran kepada pejabat-pejabat yang menurut Mendagri bermasalah. Kami tetap pada prinsip money follow function,” kata Itqon. (wir/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar