Politik Pemerintahan

DPRD Jember Minta NU Sosialisasikan Pemakzulan Bupati ke Masyarakat

Pimpinan DPRD Jember mengunjungi kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Kamis (30/7/2020).

Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Jember mengunjungi kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Kamis (30/7/2020). Mereka menyosialisasikan rekomendasi sidang paripurna hak menyatakan pendapat oleh DPRD Jember yang mengajukan pemakzulan Bupati Faida ke Mahkamah Agung.

Rombongan parlemen yang dipimpin Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi diterima langsung Ketua PCNU Jember Abdullaj Syamsul Arifin. “Kami meminta dukungan moral, karena sikap politik rentan dengan framing, rentan penggiringan opini publik. Kami hendak tabayyun (menjelaskan) ke sini,” kata Itqon.

Menurut Itqon, pelaksanaan interpelasi, hak angket, hingga menyatakan pendapat adalah ekspresi parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Kabupaten Jember. “Menurut kami, jalannya pemerintahan Kabupaten Jember ini sudah melenceng dalam banyak hal,” katanya.

“Surat yang ditandatangani Pak Tito (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) di sana sudah jelas menyebutkan ada 711 pejabat tidak bisa naik pangkat. Kemudian Jember tidak mendapatkan kuota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil),” kata Itqon.

“Saya melihat ini ketidakmampuan bupati dalam memainkan orkestrasi, baik unsur birokrasi maupun pelayanan publik di Jember. Ini membawa DPRD pada kesimpulan bahwa bupati telah banyak melanggar peraturan perundang-undangan. Bupati juga patut diduga melanggar sumpah jabatan. Oleh karena itu DPRD Jember mengusulkan agar bupati dimakzulkan,” kata Itqon.

“Kami minta dibantu kepada Pak Kiai untuk sosialisasi (keputusan pemakzulan itu) mulai tingkat anak ranting, ranting, majelis wakil cabang. Kami mohon saudara-saudara kami di NU memberikan pengertian sampai grass root, bahwa langkah politik yang dilakukan DPRD Jember insya Allah sudah senapas dengan semangat NU,” kata Itqon.

Sebagaimana diberitakan, dalam jawaban tertulisnya, Bupati Faida menyatakan, sudah melaksanakan rekomendasi Mendagri untuk mencabut 15 keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan sebagaimana ditetapkan pada 3 Januari 2018 sampai 11 Maret 2019, melalui penetapan keputusan bupati tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan. Dia juga menilai usulan hak menyatakan pendapat itu tak prosedural. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar