Politik Pemerintahan

DPRD Jember Minta Bulog Tak Pakai Kemasan Bergambar Bupati

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tak lagi menggunakan karung bergambar bupati dan wakil bupati untuk mengemas beras bantuan sosial penanganan Covid-19.

Permintaan ini disampaikan sejumlah anggota DPRD Jember, saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor dan gudang beras Bulog, Rabu (29/4/2020). Sejumlah anggota DPRD Jember yang turun ke lapangan adalah Itqon Syauqi (Ketua DPRD), Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua DPRD), Siswono (Ketua Komisi B), David Handoko Seto (Fraksi Nasdem), dan Agusta Jaka Purwana (Ketua Fraksi Pandekar).

Mereka ditemui langsung Kepala Bulog Jember Jamaluddin dan Wakil Kepala Bulog Jember Makki Febrianto di ruang tamu kantor dengan disaksikan wartawan. “Kami mau mengonfirmasi bagaimana itu (karung beras bergambar bupati dan wabup) bisa muncul. Apakah pesanan khusus atau seperti apa,” kata Siswono.

Setelah botol hand sanitizer bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani viral di media sosial, karung beras kemasan bantuan sosial penanganan Covid-19 bergambar bupati dan wakil bupati Jember viral. Sebagaimana hand sanitizer di Klaten, karung beras ini di Jember mendapat sorotan publik, terutama karena bantuan beras itu adalah program pemerintah pusat untuk bencana yang dibiayai anggaran pendapatan belanja negara.

Jamaluddin menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2020, masing-masing kabupaten mendapat jatah 100 ton beras untuk cadangan penanganan bencana alam setiap tahun. Pemerintah daerah bisa mengajukan bantuan itu dengan persyaratan surat tanggap darurat dari bupati, surat kuasa bupati kepada Dinas Sosial untuk pengambilan ke Bulog, nama dan alamat penerima, dan surat tanggung jawab bupati karena membagikan langsung kepada masyarakat sasaran.

Siswono mengingatkan, bahwa Jember saat ini tengah dalam tahun politik, pemilihan kepala daerah. “Sampeyan jangan sampai terjebak,” katanya.

Itqon mengatakan, parlemen menghormati Bulog sebagai lembaga vertikal. “Harapan saya, jangan sampai ini jadi viral, jadi sorotan seperti di Klaten kemarin: hanya gara-gara hand sanitizer ada stiker bupati. Sampai gubernur berkomentar. Saya tidak ingin ini terjadi di Jember,” katanya, mengingatkan bahwa APBN berasal dari kontribusi masyarakat Indonesia.

“Bulog ini instansi mitra pemerintah daerah. Ketika instansi di pusat tidak menginstruksikan menggunakan karung (bergambar bupati dan wakil bupati) ini, kami minta selaku pemangku kebijakan juga di Kabupaten Jember agar (pemberian bantuan sosial beras) berikutnya tidak menggunakan karung ini,” kata David Handoko Seto.

David tidak ingin masalah beras ini ditarik ke urusan politik praktis pemilihan bupati. Sisa beras yang belum dikirim ke Pemkab Jember hendaknya dikirimkan tanpa dikemas karung bergambar bupati dan wakil bupati. “Kalau masih ada yang tanya, suruh telepon saja ke Ketua DPRD Jember. Saya kasihan kepada Pak Jamaluddin,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar