Politik Pemerintahan

DPRD Jember Minta Bansos Pelampung Tak Dibagikan Jelang Pilkada

Jember (beritajatim.com) – David Handoko Seto, Ketua Panitia Khusus I DPRD Jember, Jawa Timur, meminta agar bantuan sosial ribuan jaket pelampung untuk nelayan, yang saat ini menumpuk di Aula Joko Tole PGRI Kecamatan Kaliwates, tidak dibagikan jelang pemilihan kepala daerah.

“Kalau ngomong celah aturan, sebenarnya itu boleh dibagikan walau terlambat. Cuma tidak etis, karena menunggu ‘branding’ selesai. ‘Branding’ selesai, masih menunggu injury time menjelang hari-hari politik. Nanti kami akan larang kalau dibagikan pada masa kampanye dan sebagainya. Karena apapun ada gambar Bupati Faida di sana,” kata David, Kamis (7/5/2020).

Bupati Faida memang mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah dan tempo hari mendaftarkan ldewat jalur perseorangan bersama Dwi Arya Nugraha Oktavianto. David akan minta fatwa Badan Pengawas Pemilu kalau jaket pelampung itu hendak dibagikan pada musim pemilihan kepala daerah.

DPRD Jember menemukan adanya ribuan jaket pelampung dalam inspeksi mendadak kemarin. Jaket-jaket pelampung itu adalah bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2018 dan belum disalurkan hingga saat ini.

Berdasarkan keterangan dalam kardus penyimpanan jaket pelampung itu, ada 2.200 kardus di sana. Masing-masing kardus berisi 10 jaket. Semua jaket berwarna oranye itu ditempeli emblem foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

M. Adi, salah satu staf Dinas Perikanan dan Kelautan Jember, menjelaskan, jaket-jaket pelampung itu diadakan oleh Bagian Pembangunan. Sementara proses penempelan ‘branding’ foto bupati dan wakil bupati maupun logo garuda baru dilakukan pada 2019 dan berakhir pada Desember. Anggaran ‘branding’ ini ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Jember. “Jadi sudah beda. Anggaran branding sekitar Rp 1,7 miliar,” katanya.

Adi tidak tahu kapan jaket-jaket pelampung akan disalurkan ke nelayan. Namun yang jelas, jaket-jaket itu belum disalurkan karena ‘branding’ baru selesai pada 2019. “Setahu saya sih itu,” katanya. Namun dia tidak tahu alasan pemberitan ‘branding’.

Menurut Adi, pelampung itu diletakkan di kapal-kapal nelayan, bukan diberikan langsung kepada nelayan. “Diberikan by person, tapi pemilik kapal,” katanya.

David menyoroti perbedaan organisasi perangkat daerah yang menggarap pengadaan pelampung itu dengan anggaran masing-masing, yakni Bagian Pembangunan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. “Anggaran pengadaan barang tersendiri pada 2018, tahun 2019 adalah anggaran branding,” katanya.

David mengatakan, temuan ini akan diberikan kepada aparat penegak hukum. “Kami berharap penegak hukum obyektif, hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar