Politik Pemerintahan

DPRD Jember Menangkan Gugatan Atas Hak Angket di Pengadilan

Jember (beritajatim.com) – Gugatan warga terhadap penggunaan hak angket DPRD Jember, Jawa Timur, oleh Slamet Mintoyo berakhir sampai di sini. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jember, yang diketuai Jamuji mementahkan gugatan tersebut, Rabu (24/6/2020) sore.

Dalam putusan selanya, majelis hakim menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. “Ini kemenangan bersama untuk masyarakat rakyat Jember,” kata Anasrul, juru bicara Tim Advokasi Bersahabat yang menjadi kuasa hukum DPRD Jember.

Anasrul mengatakan, sidang tak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. “Kami dari awal berkeyakinan bahwa gugatan ini tak akan diterima, dan hari ini sesuai yang kami harapkan, persepsi kami sama dengan pengadilan. Kami sudah sampaikan bahwa hak angket adalah wewenang DPRD Jember,” katanya.

Kuasa hukum Slamet Mintoyo, Mohammad Husni Thamrin, tidak puas dengan putusan itu. “Perkara ini wewenang pengadilan negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, DPRD bukan pejabat atau badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan (eksekutif). Selain itu, jawaban dan duplik tergugat tidak konsisten. Satu pihak berpendapat penyelenggara negara tapi di lain pihak merasa bukan penyelenggara negara,” katanya.

Selain itu Thamrin menilai, surat kuasa DPRD Jember kepada pengacaranya banyak mengandung cacat formil. “Bahkan ada yang pakai gelar yang patut diduga palsu. Kalau cacat formil, semua jawaban dari tergugat dianggap tidak ada dan menggugurkan pokok perkara, sekalipun benar,” katanya.

Menanggapi itu, Anasrul menyatakan, semua tuduhan sudah disampaikan dalam duplik. “Apa yang sudah disampaikan tersebut sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Slamet Mintoyo, warga Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendaftarkan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap penggunaan hak angket oleh DPRD, di pengadilan negeri setempat, Rabu (26/2/2020).

Slamet diwakili dua kuasa hukum, Mohammad Husni Thamrin dan Heru Nugroho. Ia mengatakan SK (Surat Keputusan) pembentukan hak angket melanggar undang-undang. Selain itu dasar hukum penggunaan hak angket dalam undang-undang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua, prosedur penggunaan hak angket ini tidak seperti yang sudah ditentukan baik dalam tata tertib DPRD Jember maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Thamrin berniat mengajukan banding atas putusan sela hakim Pengadilan Negeri Jember. “Itu hak penggugat. Biasanya kalau di pengadilan negeri sudah memutuskan seperti ini, pengadilan tinggi sudah tidak mempertimbangkan lagi. Itu pengalaman kami sebagai pengacara,” kata Anasrul. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar