Politik Pemerintahan

DPRD Jember Kecam Jumlah Anggaran Pengamanan Pilkades

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya menganggarkan dana pengamanan pemilihan kepala desa dalam Perubahan APBD 2019. Dana operasional itu dianggarkan masing-masing sebesar Rp 1,1 miliar untuk operasional polisi dan TNI.

“Sedikit itu. Kasihan Polres Jember. Mereka mengerahkan pasukan BKO (Bawah Kendali Operasi) Brigade Mobil dari Bondowoso. Kemarin saja polisi kelabakan terkait tes tulis kades. Ada (calon kades) yang hanya dapat nilai lima, akhirnya balai desa diduduki. Begitu tidak dihitung berapa biaya polisi,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, dalam rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Rabu (31/7/2019).

Badan Anggaran juga memertanyakan perbedaan nomenklatur alokasi anggaran itu. Dana operasional polisi diletakan di Dinas Perhubungan, bukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana lazimnya. Sementara anggaran untuk operasional pengamanan oleh TNI dialokasikan di Satpol PP.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi mengatakan, dana Rp 1,1 miliar adalah usulan dari kepolisian sendiri. “Kalau pun ada kekurangan, Ibu Bupati memiliki anggaran lain. Kekurangan apapun akan disuplai,” katanya.

Sementara terkait penempatan dana operasional pengamanan oleh polisi di Dishub, menurut Fauzi, terkait dengan urusan koordinasi. “Pilihan prioritas Ibu Bupati memang didekatkan, karena tingkat koordinasinya,” katanya.

“Biasanya kalau pengamanan terkait dengan Satpol PP. Polisi selalu rapat dengan Satpol,” kata Ayub Junaidi yang memimpin rapat tersebut.

Ayub meminta Pemkab Jember mengemukakan alasan yang masuk akal terkait penempatan anggaran tersebut di Dishub. “Kenapa kok dipisah? Satukan saja di situ (Satpol PP), biar koordinasi dan tanggungjawabnya benar. Satpol PP, TNI, Polri, pengamanan pilkades. Selesai sudah,” katanya.

Fauzi mengatakan, penempatan anggaran itu tak berdasarkan pendekatan sektor. “Ini pilihan kebijakan penganggaran biar sinergis saling koordinasi. Jadi persoalannya bukan sektoral Dishub an sich dia bekerja dengan Polres. Tapi ini mereka holopis kuntul baris, masalah penganggaran saja,” katanya.

Penjelasan ini ditertawaan anggota Banggar DPRD Jember. “Ini kalau kata Kartolo adalah hil yang mustahal. Kenapa ada perbedaan? Anggarannya sama, peruntukannya sama, kenapa dipisah? Kalau DPRD tidak bertanya, itu namanya DPRD haho (tidak tahu apa-apa, red),” kata Ayub.

Namun akhirnya Ayub menyerah mendengar penjelasan itu. “Sudahlah, yang penting dianggarkan,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar