Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Kami Bersama Kiai Muqiet

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, saat bertemu perwakilan pendukung Muqiet, di gedung parlemen, Kamis (17/12/2020).

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung penuh langkah Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang mengakibatkan jabatan ratusan aparatur sipil negara dikembalikan sebelum mutasi 3 Januari 2018.

Hal ini dikemukakan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, saat bertemu perwakilan pendukung Muqiet, di gedung parlemen, Kamis (17/12/2020). Saat ini di Jember tengah memanas kabar adanya sejumlah oknum aparatur sipil negara yang mengintimidasi Muqiet dalam pertemuan di Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (14/12/2020).

Mereka yang diduga mengintimidasi ini tidak suka dengan langkah Muqiet mengembalikan jabatan ratusan orang aparatur sipil negara sesuai perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Para pendukung Muqiet kemudian meminta DPRD Jember agar menjadi mediator pertemuan dengan oknum pejabat tersebut dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman. Agus hadir dan memimpin jalannya pertemuan di kejaksaan Senin itu.

“Apa yang dilakukan Pelaksana Tugas Bupati kemarin adalah menjalankan perintah mendagri dan gubernur,” kata Itqon. Perintah mendagri itu terbit pada 11 November 2019 dan belum dilaksanakan Bupati Faida hingga memasuki masa cuti kampanye.

Muqiet langsung melaksanakan perintah itu begitu dilantik jadi pelaksana tugas bupati pada akhir September 2020. “Kalau itu tidak dijalankan, yang akan jadi korban adalah rakyat Jember, karena APBD tidak akan dapat dibahas dan disahkan. Akhirnya Kiai Muqiet mewakafkan 72 hari jabatannya sebagai pelaksana tugas semata-mata untuk kemaslahatan rakyat Jember. Saya saksinya,” kata Itqon.

“Dan yang dilakukan Kiai Muqiet sudah mendapat persetujuan mendagri. Saya juga ikut ke kemendagri waktu itu. Konyol kalau kemudian, kalau ada orang menjalankan perintah, menegakkan peraturan perundang-undangan, kemudian akan digugat secara hukum. Mau dibawa ke mana negeri ini. Kami akan pertanyakan ini ke semua pihak,” kata Itqon.

DPRD Jember akan menyurati Bupati Faida dan memanggil pejabat-pejabat yang diduga mengintimidasi Muqiet. “Saya akan tetap berkirim surat kepada bupati bahwa ini ada aspirasi dari masyarakat Jember, ingin tahu duduk persoalan sebenarnya. Mereka akan dipanggil menemui pimpinan DPRD dan kami akan tanya seterang-terangnya,” kata Itqon.

Itqon mengatakan, siapapun pejabat yang dipanggil DPRD seharusnya datang dan bupati menindaklanjuti panggilan tersebut. “Tapi di Jember ini aneh. Kepala dinas dipanggil pimpinan DPRD Jember tidak datang. Apa ini negara dalam negara? Ayo kawal Jember, Jember harus kembali ke haribaan Negara Kesatuan Republik Indonesia” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar