Politik Pemerintahan

DPRD Jember Ingatkan Pemkab agar Patuhi Kesepakatan di Kemendagri

David Handoko Seto, Ketua Komisi C DPRD Jember (kiri)

Jember (beritajatim.com) – David Handoko Seto, Ketua Komisi C DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan kepada pemerintah kabupaten setempat agar mematuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani di Kantor Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, agar pelepasan aset tanah dan bangunan untuk kepolisian resor benar-benar tak bermasalah secara hukum.

Sesuai kesepakatan bersama yang ditandatangani sejumlah pejabat Kemendagri, Bupati Faida, dan pimpinan DPRD Jember, Selasa (7/7/2020), Pemkab Jember harus menindaklanjuti hal-hal yang belum dilaksanakan dalam rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019, terkait persoalan susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah dan mutasi birokrasi. Hasil tindak lanjut surat Mendagri itu disampaikan oleh Pemkab Jember melalui gubernur Jatim paling lambat 7 September 2020.

DPRD Jember menyetujui hibah tanah dan bangunan untuk polres. “Tapi pemkab harus memenuhi standar regulasi, di antaranya kesepakatan di Kemendagri kemarin. Salah satunya KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah) harus betul-betul sesuai agar tidak menimbulkan dampak hukum kelak di kemudian hari,” kata David, Kamis (16/7/2020).

Gara-gara urusan KSOTK ini, Mendagri Tito Karnavian sempat melayangkan surat rekomendasi tertanggal 11 November 2019. Surat itu berisi perintah pencabutan 17 surat keputusan bupati terkait mutasi dan penempatan jabatan, pencabutan 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada 1 Desember 2016; dan tindaklanjuti surat Mendagri soal penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Komisi C sudah meminta arsip-arsip administrasi pelepasan tanah dan bangunan untuk mengecek tanda tangan pejabat yang tertera di sana, untuk disesuaikan dengan KSOTK tahun 2016 sebagaimana direkomendasikan Mendagri. “Kalau nanti meragukan tidak sesuai KSOTK 2016, kami akan sampaikan kepada bupati untuk segera diubah. Kalau sebelum 7 September KSOTK sudah dikembalikan (sesuai perintah Mendagri) ya monggo kami proses. Tapi kalau tidak ya kami harus hati-hati,” kata David.

David bercermin dari kasus pelepasan aset Pemkab Jember untuk Brigade Infantri 9 yang bermasalah secara hukum dan membuat beberapa pejabat masuk bui. “Kami tidak mau jadi korban berikutnya. Kami ingin ketika menyerahkan itu ke Polres Jember, kelak di polres pun tak muncul persoalan di kemudian hari. Clear and clean,” katanya.

Polres Jember mengajukan permohonan hibah tanah pada 15 April 2020 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, seluas 32.690 meter persegi untuk dibangun kantor resor. Permohonan hibah tanah tersebut merupakan salah satu syarat peningkatan status Kepolisian Resor Jember menjadi Kepolisian Resor Kota Besar Jember.

Sementara itu permohonan hibah tanah dan bangunan markas subsektor Ajung di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, diajukan pada 31 Desember 2018. Selama ini tanah dan bangunan tersebut berstatus pinjam pakai. Hibah tersebut merupakan salah satu syarat untuk peningkatan status Kepolisian Subsektor Ajung menjadi Kepolisian Sektor Ajung. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar