Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Gubernur Keberatan APBD 2020 Pakai Perkada

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginginkan agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020 ditetapkan dengan peraturan daerah dan bukan peraturan kepala daerah (perkada).

“Intinya, gubernur masih keberatan kalau APBD pakai perkada. Perkada bukan final solution bagi gubernur,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Kamis (12/3/2020).

Perkada memiliki keterbatasan pos anggaran yang bisa dieksekusi. “Yang paling nyata kalau pakai perkada, bupati tidak bisa mengajukan dana alokasi khusus fisik. Bayangkan. Siapa yang akan jadi korban? Rakyat Jember,” kata Itqon.

“Gubernur tetap bersikukuh agar APBD Jember ini pakai perda,” kata Itqon. DPRD Jember siap mematuhi gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Namun, Itqon menegaskan, bahwa DPRD Jember tetap konsisten dengan hasil rapat Badan Anggaran. “Sebelum bupati mematuhi perintah atau rekomendasi atau hasil pemeriksaan khusus Mendagri itu, DPRD Jember tidak bisa membahas. Akhirnya jalan tengahnya dalam waktu tidak terlalu lama, kami minta agar Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah diundang semua di Surabaya. Kita bahas di Surabaya dalam waktu tiga atau empat hari,” kata Itqon.

Itqon mengatakan kondisi di Jember tidak normal karena buruknya komunikasi DPRD dan bupati. Gubernur memegang hak diskresi dalam persoalan ini.

“Karena sesuai tahapan, setelah 60 hari kewenangan DPRD Jember diambil alih gubernur dan gubernur tidak mau AP9BD pakai peraturan kepala daerah,” kata Itqon. (wir/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar