Politik Pemerintahan

DPRD Jember Gelar Paripurna Hak Menyatakan Pendapat pada 22 Juli

Salah satu sidang paripurna DPRD Jember, Jawa Timur

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, akan menggelar sidang paripurna hak menyatakan pendapat pada Rabu, 22 Juli 2020 pagi. Seluruh fraksi sepakat melakukan paripurna tersebut sebagai tindak lanjut dari rekomendasi panitia angket.

Dari 25 anggota Badan Musyawarah, sebanuyak 20 orang anggota hadir. “Tinggal menyiapkan materi. Tidak ada perbedaan opsi tanggal. Intinya tidak ada yang mempermasalahkan. Diharapkan momentum bersejarah benar-benar maksimal,” kata Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan Agus Sofyan, Jumat (17/7/2020).

Nantinya masing-masing fraksi menunjuk juru bicara untuk untuk menyampaikan pendapat di sidang paripurna. “Insya Allah hari ini surat meluncur ke bupati, agar bisa menjadwalkan untuk bisa hadir,” kata Agus.

Hak menyatakan pendapat ini sesuai hasil rekomendasi panitia angket yang selesai bekerja awal tahun ini. Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan organisasi pemerintah daerah terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar