Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Jember Dorong UU Nomor 1 Tahun 2022 Ditinjau Kembali di MK

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) dan Bupati Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, mendorong peninjauan kembali secara hukum (judicial review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi.

“Jika kepala-kepala daerah berkeberatan dengan undang-undang tersebut, lebih baik mengajukan judicial review ke Mahkamah Kondtitusi. Itu solusi yang paling bijak,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Jumat (15/4/2022).

Sebelumnya, Bupati Hendy Siswanto sempat menyoroti UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI beberapa waktu lalu. UU itu dinilai menyulitkan pemerintah daerah, salah satunya dalam soal pembatasan alokasi anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Itqon mengatakan, UU itu tidak untuk diperdebatkan, namun dilaksanakan. “Sumpah jabatan saya pun salah satunya menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Tapi negara ini secara konstitusional memberikan ruang kepada siapapun, yang dalam konteks ini kepala daerah, ke MK,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim bisa memahami kekecewaan Hendy akibat semakin terbatasnya kewenangan pemerintah daerah. “Kami mendukung penuh langkah bupati menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kami melihat sekarang kewenangan daerah sedikit demi sedikit mulai dikurangi. Ini salah satu ketidakadilan,” katanya.

“Bahkan hal-hal teknis yang seharusnya pemerintah daerah diberi otonomi sepenuhnya, malah tidak ada sama sekali. Contoh izin tambang galian C diambil alih pemerintah pusat. Ini kan rancu. Kemudian kewenangan perekrutan PNS atau PPP (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), pusat semua yang menyeleksi. Sementara daerah tidak diberi tambahan alokasi untuk gaji ASN,” kata Halim.

Halim akan mendorong Asosiasi DPRD Kabubaten Seluruh Indonesia agar menyuarakan persoalan ini. “Kalau perlu ya diuji di MK undang-undang yang sekiranya memberatkan atau mengurangi kewenangan daerah dalam hak-hak otonomi. Seolah-olah ini ada skenario besar kewenangan daerah mulai dilucuti,” katanya. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar