Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Dirjen Bina Keuangan Keberatan Isi Surat Diseret ke Masalah KSOTK

Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, Jawa Timur, sudah berhubungan via ponsel dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Komedi, terkait surat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Dasar Penyelesaian Pembayaran atas Pengeluaran Daerah dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Surat tertanggal 22 Januari 2020 yang menjawab pertanyaan Bupati Faida pada 18 Desember 2020 perihak permohonan pendapat dan petunjuk tertulis, terkait pembiayaan pasca mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan surat Wakil Bupati Jember tertanggal 19 November 2020.

“Beliau berpesan, agar konteks surat itu jangan didistorsi. Tolong surat itu dibaca secara komprehensif dan kontekstual. Perihal surat itu terkait konfirmasi bupati soal pembayaran uang. Jadi isinya normatif semua. Pak Dirjen sepertinya agak keberatan kalau isi surat itu diseret-seret ke masalah KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja),” kata Itqon.

Belakangan ini, masalah KSOTK memang menjadi pembicaraan publik, menyusul pengakuan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang ditekan dan disalahkan dalam pertemuan di kantor Kejaksaan Negeri Jember, Senin (14/12/2020). Tekanan terjadi gara-gara Muqiet menjalankan perintah Menteri Dalam Negeri yang berakibat pada pengembalian jabatan 370 orang aparatur sipil negara di Pemkab Jember. Ia dianggap tak minta izin kepada Mendagri lebih dulu.

Menanggapi hal itu, Itqon mengatakan, sudah ada penegasan dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa Muqiet menjalankan perintah yang terbit pada 11 November 2019. “Namanya perintah ya di atas izin. Artinya soal pengembalian pejabat sesuai KSOTK 2016 tidak salah. Itu yang benar, karena itu perintah,” katanya.

Itqon mengatakan, persoalan KSOTK di Jember selama setahun belakangan harus dilihat secara kronologis dan tidak boleh dipisahkan. Semua berawal dari belum juga dilaksanakannya rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 oleh Bupati Faida dan baru dilaksanakan saat Abdul Muqiet Arief menjadi pelaksana tugas bupati.

Menurut Itqon, dalam surat itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah tidak bicara soal KSOTK, melainkan bicara soal posisi pejabat pengelola keuangan.  Surat itu sebenarnya menjawab soal pencairan keuangan karena jelang akhir tahun anggaran. Jika terjadi kekosongan pejabat, maka bupati bisa mengangkat pelaksana tugas bendahara umum daerah. Jika tidak ada kekosongan, maka prosedur pencairan uang bisa dilanjutkan seperti biasanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar