Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Jember: Butuh Juknis Pembahasan APBD pada Masa Pandemi

Jember (beritajatim.com) – Rapat-rapat dan sidang-sidang pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) membutuhkan petunjuk teknis khusus dari pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19.

“Saya berharap ada instruksi konkret dari Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur Jawa Timur, teknis pembahasan dalam masa pandemi seperti apa. Saya ingin ada petunjuk teknis yang konkret, langsung instruksional, itu enak,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

 

Menurut Itqon, selama ini rapat-rapat dan sidang-sidang paripurna masih menggunakan landasan aturan yang dibuat pada masa normal. “Mau diterapkan pada masa pandemi seperti sekarang, terutama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Daruratsekarang, tidak mungkin,” kata Itqon.

“Pembahasan itu kan harus melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Anggaran. Tidak mungkin kita mengumpulkan orang sebegitu banyaknya dalam satu ruangan misalnya untuk membahas bersama-sama,” kata Itqon.

Mekanisme rapat virtual memang bisa saja dilakukan. “Tapi untuk hal-hal sangat fundamental seperti penganggaran dan sebagainya sangat tidak efektif dan berisiko. Ketika Badan Anggaran atau TAPD menyebut angka dan saat itu terjadi gangguan sinyal, boleh jadi dalam pencatatan risalah rapatnya terjadi kesalahan penulisan,” kata Itqon. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar