Politik Pemerintahan

DPRD Jember Bisa Minta BPK Lakukan Audit Investigatif

Muhammad Iqbal,

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, bisa meminta Bupati Hendy Siswanto agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Selain itu, parlemen bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Pengelolaan APBD 2020 yang merupakan APBD tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida mendapatkan opini tidak wajar dari BPK Jawa Timur.

“Ini berarti, terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) masa akhir pemerintahan Faida, DPRD Jember dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau investigatif,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Universitas Jember dan mantan anggota tim konsultan BPK RI, Rabu (2/6/2021).

Permintaan ini sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 13 menegaskan, ‘pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana’.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan ‘apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

Tindak lanjut harus dilakukan, menurut Iqbal, karena ada uang rakyat ratusan miliar yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK yang telah dikelola secara tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan laporan penyajiannya. “Ini tentu sangat merugikan pelaksanaan pembangunan Jember pada masa pemerintahan Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan kepemimpinan DPRD,” kata Iqbal.

“Jika tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi BPK, akan sangat mengganggu penyajian laporan keuangan berikutnya.  Maka, atas nama menjalankan amanat undang-undang, bupati Jember dan DPRD harus bersinergi dengan kinerja yang akseleratif sangat cepat untuk menindaklanjuti ini. Semangatnya adalah ditujukan untuk menyelamatkan kepentingan rakyat Jember,” kata Iqbal. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar