Politik Pemerintahan

DPRD Jember Berkonsultasi dengan Kemendagri, Ini Hasilnya

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan terbitnya surat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tertanggal 11 November 2019.

Dalam surat bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus itu disebutkan perintah pencabutan 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner, dan 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK).

Selain itu, Pemkab Jember juga diperintahkan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Pimpinan DPRD Jember berkonsultasi dengan Kemendagri, karena khawatir surat tersebut berdampak pada keabsahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, ada beberapa hal penting dalam konsultasi itu. “Intinya, Pemkab Jember harus menindaklanjuti surat tersebut dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan mendagri,” katanya.

“Kedua, mendagri akan berkoordinasi dengan gubernur untuk melakukan langkah-langkah antisipatif apabila bupati Jember tidak melaksanakan titah surat tersebut,” kata Halim.

“Ketiga, mendagri akan berkoordinasi dengan DPRD Jember selaku pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya roda pemerintah, termasuk apakah surat itu telah dilaksanakan,” kata Halim.

Terakhir, menurut Halim, DPRD Jember diharapkan berkirim surat kepada mendagri. Surat itu akan dijadikan pegangan oleh mendagri terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persoalan ini. [wir/ted]       

Apa Reaksi Anda?

Komentar