Politik Pemerintahan

DPRD Jember: ASN Tak Boleh Tolak Kebijakan Gubernur Via Plh Bupati

Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, berbincang santai dengan pelaksana harian bupati Hadi Sulistyo. [foto: Setwan DPRD Jember]

Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, meminta agar proses transisi pemerintahan dari pelaksana harian bupati ke bupati terpilih berjalan mulus. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Itqon Syauqi, saat menemui Pelaksana Harian Bupati Jember Hadi Sulistyo, di ruang kerjanya, Kamis (18/2/2021).

“Saya sampaikan agar proses transisi ke bupati terpilih berjalan smooth. Kalau bisa juga, tidak ada dikotomi birokrasi. Bagaimana caranya semua bisa jadi satu mendukung bupati baru,” kata Itqon.

Itqon menyarankan kepada Hadi agar menjalankan perintah gubernur dengan baik. “Karena dalam menjalankan tugas apapun, pelaksana harian bupati ini harus ada izin gubernur. Jadi apapun perintah gubernur harus dijalankan,” katanya.

Itqon mengatakan aparatur sipil negara di Pemkab Jember tidak boleh menolak kebijakan gubernur melalui pelaksana harian bupati. “Kapasitas mereka menolak itu sebagai apa? Selaku apa mereka menolak, kalau ini perintah gubernur,” katanya.

Jika ada ASN yang menolak? “Saya kira gubernur akan melakukan tindakan-tindakan terukur melalui pelaksana harian bupati. Saya tidak bisa berspekulasi, karena pertemuan tadi hanya silaturahim. Tidak terlalu dalam,” kata Itqon.

Hadi Sulistyo datang dengan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Triyono dan Kepala Bagian Humas Herwan Agus Darmanto. “Saya harus bertamu pada stakeholder yang berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintah ada dua, birokrasi dan legislatif. Jadi kita harus menjaga hubungan yang baik antara keduanya, karena kita saling membutuhkan,” kata Hadi, usai pertemuan. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar