Politik Pemerintahan

DPRD Jatim Soroti Penerapan Tiket Elektronik di Sarangan

Anggota DPRD Jawa Timur, Diana Verawatiningsih.

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jawa Timur, Diana Verawatiningsih soroti lemotnya penerapan tiket elektronik di Sarangan. Menurutnya itu menjadi solusi Pemkab Magetan untuk mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini jadi solusi persoalan di tempat wisata yang dikelola Pemkab Magetan,” katanya kepada beritajatim.com, Jumat (9/7/2021).

Menurutnya, sistem tiket elektronik bisa dikonsep all in atau terintegrasi mulai pintu masuk, tempat parkir, toilet, dan sebagainya, sehingga praktis. Pembayaran bisa dilakukan dengan mudah, tanpa khawatir akan bocornya pendapatan.

“Bahkan terhindar dari oknum – oknum yang mungkin saja enggan membayar. Dengan sistem tiket elektronik ini akan tercipta rasa saling percaya antara pemerintah selaku penyedia jasa dengan masyarakat pengunjung tempat wisata,” terang legislator asli Magetan ini.

Dengan begitu, pengunjung pasti percaya karena harga tiket sudah pasti resmi, tidak ada pungli. Selain itu akan menciptakan rasa nyaman karena pengunjung tidak perlu khawatir tiket rusak atau hilang. Dan yang paling penting, pemda akan merasakan kenaikan PAD yang signifikan.

“Karena sistemnya sudah tidak bisa diakali lagi, kebocoran bisa ditekan. Kalau PAD naik, yang merasakan efek baiknya nantinya toh juga masyarakat sendiri karena akan menjadi dana yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama kembali,” kata Sasa, sapaan akrab Diana Amaliyah Verawatiningsih.

Dalam hal ini pemkab harusnya tegas. Karena menyangkut sistem dan niatnya untuk kebaikan bersama. Jangan karena tekanan satu dua pihak lalu niat baik itu urung dilakukan. Misalkan masyarakat setempat ingin mendapat pembagian langsung dari retribusi tiket masuknya agar bisa memanfaatkan langsung untuk kampungnya.

“Ini kan bisa saja dimasukkan dalam item harga tambahan di e-ticket itu. Bisa kok, saya yakin bisa,” jelas Legislator PDI Perjuangan ini.

Maka perlu duduk bersama antara masyarakat, pemkab, dan unsur legislatifnya. Untuk mencari win-win solution.

“Sekarang kan PPKM darurat, tempat wisata ndak bisa buka. Ini moment yang tepat untuk mensosialisasikannya,” tandasnya. [asg/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar