Politik Pemerintahan

DPRD Jatim Ingatkan Pemprov Segera Isi 17 OPD yang Kosong

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah

Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jatim meminta kepada Pemprov Jatim agar segera mengisi kekosongan 17 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Kekosongan jabatan ini cukup lama, sehingga dirangkap oleh kepala OPD lain sebagai Plt (Pelaksana Tugas).

“Untuk mengisi kekosongan di 17 OPD, Komisi A berharap agar gubernur mengambil langkah secepatnya agar kinerjanya itu terback up oleh satuan kerja masing-masing. Info terakhir yang saya dapat, memang masih menunggu kinerja Pansel,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah dikonfirmasi¬†beritajatim.com, Rabu (10/3/2021).

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, sampai sekarang target maksimal dari kepala daerah akan sulit tercapai. Hal itu dikarenakan tidak ada dukungan dari kepala dinas yang sudah definitif.

“Kalau bicara optimalisasi atau target maksimal dari kepala daerah tanpa didukung keberadaan dinas-dinas yang sudah terisi, sangat sulit. Artinya, untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, semestinya seluruh OPD itu harus siaga, harus sudah terisi,” terangnya.

Hingga 10 Maret 2021 ini, masih ada 17 OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang belum diisi pejabat definitif atau masih diduduki Plt. Apa yang menyebabkan pengisian jabatan 17 OPD itu masih terkendala?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Nurkholis menegaskan, bahwa saat ini proses pengisian jabatan untuk 17 kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang kosong masih berproses.

Pengisian jabatan melalui sistem mutasi dan rotasi ini memang sempat terkendala, karena masalah teknis pergantian jabatan di tataran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional II Surabaya. Inilah yang menyebabkan BKD Jatim harus melakukan pengajuan ulang.

Selain itu, ada beberapa aturan yang juga menjadi kendala. Seperti dalam Permendagri 90, kodefikasi penganggaran antara Dirjen Keuangan Daerah dan Otonomi Daerah belum sinkron.

“Sehingga kalau terpaksa diisi, padahal yang ngisi ini pensiun, kalau di tengah-tengah ada perubahan, ini mau dibawa kemana. Ini yang membuat kami agak menunda, bukan mundur,” ujar Nurkholis.

Pemprov Jatim telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel), namun karena ada perubahan, maka terpaksa pansel tersebut juga harus berubah dan diajukan ulang. Karena saat dibentuk, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional (BKN Kanreg) II Surabaya, dijabat Tauchid Jatmiko.

“Ketika beliau pindah ke Jawa Barat, maka harus membuat pansel baru. Kami sudah membuat ini yang baru dan tinggal menunggu keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya.

Pengajuan tersebut telah dikirim ke Jakarta. Dan, saat ini Pemprov Jatim tengah menunggu jawaban. BKD Jatim menyebut sudah beberapa kali pro aktif dengan mencoba langsung ke Jakarta untuk melakukan pengurusan. Namun, karena banyak pejabat yang WFH, maka terkendala tidak bisa bertemu langsung.

“Insya Allah Maret ini. Kalau sudah turun perizinannya dari pusat untuk melakukan mutasi dan rotasi, maka kita bisa langsung jalan,” tegas Kholis.

Untuk metodenya ada dua. Yang pertama mutasi dan kedua rotasi. Jika rotasi jabatan, dikatakan dia, teknis dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pejabat baru, cepat. Karena jika rotasi hanya butuh wawancara saja, tanpa assessment ulang.

“Kalau rotasi hanya seleksi bidang saja, wawancara. Kalau rotasi bisa assessment. Tapi kalau yang sudah pernah ikut assessment bisa langsung, karena pada dasarnya assessment berlaku dua tahun,” tegasnya.

Beberapa OPD yang dipimpin Plt di antaranya adalah Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda, Bappeprov, ESDM, RSU Haji, RSU dr Soedono Madiun, Bakorwil Jember dan Bakorwil Pamekasan.

Hingga kini jumlahnya mencapai 17 kursi ditinggal pejabatnya karena pensiun, mengundurkan diri karena maju pilkada, hingga meninggal dunia. (tok/ted)

Berikut 17 Nama Pejabat Pemprov yang Sudah Pensiun Hingga Data 1 Maret 2021:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Diah Susilowati (Pensiun Maret 2020)
2. Wadir Penunjang Pendidikan dan Penelitian, Dita Artiningtyas (Pensiun Mei 2020)
3. Kepala Dinas Kehutanan, Dewi J Putriatni (Pensiun Juli 2020)
4. Kepala Bakorwil Madiun, Gatot Gunarso (Pensiun Agustus 2020)
5. Kepala Dinas PU Bina Marga, Gatot Sulistyo (Pensiun Agustus 2020)
6. Kepala BPBD Jatim, Suban Wahyudiono (Pensiun September 2020)
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Boedi Prijo Soeprajitno (Pensiun September 2020)
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Abdul Hamid (Pensiun September 2020)
9. Direktur RSU Haji, Sri Agustina Ariandani (Pensiun September 2020)
10. Direktur RSUD dr Soedono, Bangun Trapsila Purwaka (Pensiun November 2020)
11. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, Abduh Mattaliti (Pensiun Desember 2020)
12. Kepala Bappeda Jatim, Almarhum Rudy Ermawan Yulianto (Wafat, Juli 2020)
13. Kepala Dinas ESDM, Setiajit (Mundur, maju Pilkada Tuban 2020)
14. Bakorwil Pamekasan, Fattah Jasin (Mundur, maju Pilkada Sumenep 2020)
15. Bakorwil Jember, R Tjahjo Widodo (Pensiun 1 Maret 2021)
16. Dinas Peternakan, Wemmi Emawati (Pensiun Desember 2020)
17. Bakesbangpol, Jonathan Yudianto (Pensiun 1 Maret 2021).


Apa Reaksi Anda?

Komentar