Politik Pemerintahan

DPRD Jatim dan DPRD Jember ke Kemendagri dan DPR RI

Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Jawa Timur mendampingi pimpinan dan panitia angket DPRD Jember berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, Kamis (5/3/2020).

Ini bagian dari tindak lanjut pertemuan dengan Komisi A DPRD Jatim pada Kamis pekan lalu. “Kami mendapatkan support dari Komisi A DPRD Jatim. Berdasarkan masukan dari Biro Hukum dan Inspektorat Pemprov, bahwa laporan soal kejadian di Jember yang berulang-ulang, tentang APBD dan hak angket, kami berikan kepada Pemprov. Nanti ditindaklanjuti Pemprov dan DPRD Jatim agar Kemendagri segera melakukan langkah-langkah, agar ada aksi tegas terhadap bupati,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sebelumnya.

Halim mengatakan, DPRD Jatim mendukung sikap DPRD Jember. “Di Komisi A ada mantan wakil bupati Pasuruan dari Fraksi Nasdem, Pak Muzammil, ada Pak Armuji sebagai mantan ketua DPRD Surabaya. Semua sepakat men-support DPRD Jember,” jelasnya. Hasil pembahasan pekan lalu itu akan direkomendasikan ke Mendagri.

Sementara itu Karimullah Dahrujiadi, anggota Komisi A dari Golkar, mengatakan, DPRD Jember merasa tidak diperhatikan. “Saya pikir DPRD Jatim memberikan ruang. Interpelasi dan angket diatur undang-undang. Cuma jangan separuh-separuh, karena hak angket mengarah ke pemakzulan,” jelasnya.

“Kami akan mempertanyakan juga kepada pusat. DPRD Jember kami dampingi. Kami kan juga tidak mau mengambil keputusan yang tak obyektif,” kata Karimullah.

Karimullah mengatakan, memang ada keinginan dari DPRD Jember agar bupati ‘disekolahkan’ kembali. “Tapi kami harus pelajari, minta saran dan keputusan dari pusat. Argumen dari bawah tentu kami kawal juga,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar