Politik Pemerintahan

DPRD Gresik Turba, Mengecek Penyaluran BLT dan JPS Terdampak Covid-19

Gresik (beritajatim.com)– DPRD Gresik langsung turba atau turun ke bawah mengecek penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) serta jaring pengamanan sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19 di Desa Karangandong, Driyorejo yang masuk daerah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan bersama anggota lainnya saat melakukan sidak menuturkan, kedatangannya kali untuk melihat langsung penyaluran BLT dan JPS kepada warga yang terdampak Covid-19.
“Dana BLT dan JPS sudah dicairkan satu bulan yang lalu. Karena itu, kami mengecek agar bisa diterima oleh warga yang berhak,” tuturnya, Kamis (7/05/2020).
Mengeni pencairan dana ini lanjut Mujid Ridwan, dirinya mempersilahkan setiap desa tetap melakukan transparasi sebelum pencairan. Baik itu, ditempel di balai desa atau fasilitas umum.
“Dengan cara itu, biar masyarakat tahu apakah masuk sebagai penerima bantuan melalui musyawarah desa atau musdes,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait dengan pencairan ini. Dewan menghimbau pemerintah desa segera melakukan musdes guna mengetahui siapa saja yang berhak menerima BLT serta JPS.
“Pemerintah desa harus jemput bola agar bisa saling mengawasj. Pasalnya, anggaran yang disiapkan ada Rp 298 miliar,” imbuhnya.
Politikus asal F-PDIP itu juga mengatakan, dana desa yang dicairkan untuk penanganan Covid-19 maksimal 30 persen yang disalurkan ke warga. Tapi, kenyataannya desa-desa di Gresik terbentur aturan dari Kementrian Pedesaan (Kemendes). Sehingga, banyak desa yang belum maksimal menyalurkan dananya untuk penanganan Covid-19.
“Bunyi aturan Kemendes samar-samar jadi tidak maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Abdul Qodir dari F-PKB menyayangkan masih lambannya penyaluran BLT dan JPS ke warga miskin yang terdampak Covid-19. Padahal, anggarannya sudah disiapkan sebulan lalu.
“Kalau lamban seperti ini kan yang kasihan warga,” tandasnya. (dny/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar