Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Gresik Mediasi Pedagang Kaki Lima

Gresik (beritajatim.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik melakukan mediasi terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang menjajakan usahanya di sekitar Telaga Ngipik. Para legislator itu meminta kepada perusahaan yang memiliki lahan menunda dulu penertiban karena masih dalam situasi pandemi covid-19.

Dalam pertemuannya di ruang rapat paripurna, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir didampingi Wakil Ketua Nur Saidah serta Ketua Komisi I Jumanto. Setelah beraudensi selama dua jam, menghasilkan kesepakatan tentang penundaan penertiban kurun waktu yang belum bisa ditentukan.

Semua kesepakatan itu untuk mencari jalan keluar dan disetujui oleh para pedagang, PT Sinergi Mitra Investama (SMI) selaku pengelola lahan, anggota DPRD Gresik bersama Polres Gresik, Kodim 0817 dan Dinas Satpol PP.


Wakil Ketua DPRD Nur Saidah menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan disepakati ada penundaan penertiban sampai ada hasil pembahasan rapat gabungan. “Kami meminta pengelolah lahan menahan diri sambil menyiapkan site plan yang jelas. Pasalnya, kalau dilakukan masih ada pandemi covid-19,” ujarnya, Minggu (22/8/2021).

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto. Politisi PDIP itu berharap penundaan ini menunggu adanya rapat lagi. Yakni, rapat gabungan sambil menerima masukan terkait lahan yang akan dijadikan ruang terbuka hijau serta penataan lahan yang baru.

“Kami masih menunggu rapat gabungan dulu. Dari situ nanti bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak,” katanya.

Ia menambahkan, hasil mediasi dengan mengundang semua pihak yang terkait merupakan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pasalnya, hal ini menitikberatkan pada azas musyawarah bersama. “Kalau musyawarahnya ada penundaan harus disepakati bersama. Sebab, rapat yang digelar tersebut resmi guna mengambil keputusan bersama,” imbuhnya.

Direktur PT SMI Bagus Febri Saputro akan mentaati keputusan rapat tersebut sampai ada keputusan baru. “Kami menghargai keputusan ini,” ungkapnya.

Sesuai site plannya, kawasan PKL di sekitar Telaga Ngipik akan ditertibkan lalu ditata ulang sesuai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Pemkab Gresik. Sebelum dilakukan penertiban, pihak pengelola lahan sudah bersurat resmi kepada PKL yang sudah lama menempati lahan itu.

Selain melakukan sosialisasi, pengelolah lahan juga melakukan verifikasi terhadap PKL yang nantinya diperuntukkan bagi warga Gresik asli. [dny/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar