Politik Pemerintahan

DPRD Gresik Beri Catatan Khusus Penyaluran BPNT

Gresik (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Gresik memberi catatan khusus terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Penyaluran BPNT dianggap tak sesuai prosedur.

Sebelumnya, Komisi IV yang menangani persoalan kemasyarakatan itu telah melakukan berbagai hearing kepada pihak-pihak terkait tentang mekanisme distribusi tersebut.

“Berdasarkan hasil hearing, masing-masing pihak mengaku sudah melakukan sesuai pedoman,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mochammad, Minggu (26/07/2020).

Hearing yang diikuti perwakilan bank penyalur, Dinas Sosial hingga Koordinator Daerah BPNT Gresik.

Kendati sudah dilakukan hearing. Tapi, kenyataan di lapangan berbalik 360 derajat. Sebab, dalam pedoman penyaluran ataupun Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT sudah ada aturannya.

“Saat hearing alasan mereka kekurangan E-Warong atau agen,” tutur Mochammad.

Lalu lanjut dia, masing-masing pihak pun bersepakat untuk menambah jumlah E-Warong tersebut. Data Dinas Sosial (Dinsos) Gresik pada Juni 2020 lalu terdapat 224 agen penyalur BPNT yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik.

Dari jumlah tersebut kata Mochammad, seharusnya bisa cepat diatasi mengingat berbagai aturan tentang agen penyalur terbilang mudah.

“Selain mengikuti aturan bank, salah satunya juga wajib memiliki usaha toko. Tapi, fakta di lapangan tidak begitu,” tegasnya.

Ironisnya lagi, pihaknya malah banyak menemukan agen yang justru diakomodir oleh supplier atau penyedia barang. “Banyak agen yang tidak memiliki usaha, tidak heran kalau saat distribusi dilaksanakan di balai desa,” kata Mochammad.

Untuk itu, Komisi IV DPRD Gresik berupaya untuk terus mengawal serta mendukung penuh aparat penegak hukum untuk terus mengawasi distribusi bantuan tersebut.

“Kami juga berencana melakukan hearing dengan pihak tersebut, namun tetap menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian,” tandasnya. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar