Politik Pemerintahan

DPRD Dukung Plt Bupati Jember Percepat Pembahasan APBD

Pertemuan ramah-tamah DPRD Jember dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Abdul Muqiet Arief di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (5/10/2020)

Jember (beritajatim.com) – Pertemuan ramah-tamah dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Abdul Muqiet Arief di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (5/10/2020), dimanfaatkan sejumlah anggota DPRD Jember periode 2019-2024 untuk memberikan dukungan.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dalam sambutannya mengatakan, pertemuan itu adalah simbol penegakan undang-undang tentang pemerintahan daerah. “Penyelenggara pemerintahan daerah adalah bupati dan DPRD. Baru hari ini kita bisa mewujudkan. Harapan kami di DPRD juga persis sama dengan visi Plt Bupati. Mudah-mudahan selama 72 hari (masa jabatan Muqiet sebagai Plt Bupati) bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk warga Jember,” katanya.

Selama masa pemerintahan Bupati Faida, ketegangan terjadi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Ketegangan merambat pada jajaran organisasi perangkat daerah yang nyaris tak pernah hadir untuk menghadiri undangan rapat dengar pendapat di gedung Dewan.

Bahkan terakhir, Bupati Faida terkena sanksi dari Kementerian Dalam Negeri, karena gagal mencapai kesepakatan bersama dengan DPRD Jember untuk mengesahkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Saat ini, APBD Jember 2020 menggunakan payung hukum peraturan kepala daerah yang memiliki keterbatasan.

Begitu Faida cuti karena mengikuti kampanye pilkada, Muqiet yang semula menjadi wakil bupati diangkat menjadi pelaksana tugas oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia menjabat hingga hingga 5 Desember 2020. Begitu menjabat, langkah pertama Muqiet adalah memperbaiki hubungan dengan parlemen, dan menggelar acara ramah tamah di Pendapa Wahyawibawagraha.

Nyoman Wibowo, legislator Partai Amanat Nasional, mengatakan, selama menjadi anggota Dewan baru sekali itu menapakkan kaki di pendapa. “Alhamdulillah, kami merasakan aura sangat berbeda. Meski waktu yang disediakan untuk Bapak Plt Bupati singkat, tapi ini anugerah, ujian, tantangan. Banyak hal yang harus kita sikapi, yang penting positif,” katanya.

Nyoman berharap ada percepatan langkah di semua jajaran pemerintah daerah. “Percepatan ini harus linier antara eksekutif dan legislatif. Kemarin di Badan Musyawarah DPRD sudah disepakati, teman-teman siap bekerja meskipun Sabtu dan Minggu. Pekerjaan rumah besar kita adalah dua APBD yang harus dikejar (pembahasannya), yakni APBD 2020 dan 2021,” katanya.

David Handoko Seto, legislator Partai Nasional Demokrat, mengapresiasi Muqiet. “Teman-teman yang baru dilantik periode sekarang insya Allah baru sekarang menginjakkan kaki di pendapa,” katanya.

David menegaskan, tugas, fungsi, dan wewenang Muqiet sama seperti bupati biasa. “Apa yang menjadi kewenangan Anda agar bisa difungsikan sesuai perintah undang-undang, sesuai ketentuan regulasi yang ada, termasuk pembahasan APBD,” katanya.

Sunardi, legislator Partai Gerindra, menambahkan, jika tidak melanggar undang-undang, Peraturan Daerah APBD 2020 harus dibahas. “Ada hak dan kewenangan DPRD untuk mengawasi. Kami sepakat untuk APBD 2021 kita akan sesuaikan dengan peraturan pemerintah (PP), agar tidak ada like and dislike. Asalkan tidak bertentangan dengan PP, insya Allah tidak akan ada sanksi untuk Kabupaten Jember,” katanya.

Usai acara, Itqon mengatakan, pihaknya masih meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jatim untuk membahas Perda APBD 2020. Sementara untuk pembahasan APBD 2021, tanggal 30 November 2020 harus disahkan. “Padahal sebelum didok (disahkan), ada fasilitasi selama 15 hari oleh gubernur. Maka kami sampaikan ke Plt Bupati, bahwa 15 November sudah harus selesai,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar