Politik Pemerintahan

DPRD Dorong Pemkab Malang Segera Realisasikan LKPJ 2018

DPRD Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Beberapa hal rupanya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Malang yang akan diupayakan untuk direalisasikan di tahun 2019. Wakil Bupati Malang, HM.Sanusi, mengatakan, hal itu juga terkait rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang tahun 2018 dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (24/4/2019) kemarin.

Kata Sanusi, beberapa hal diantaranya adalah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, bidang sosial, bidang pangan, bidang pengendalian penduduk dan keuarga berencana, bidang kepemudaan dan keolahragaan, perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Di sektor pertanian, Sanusi menyebut, salah satu hal yang akan diupayakan untuk bisa segera direalisasi adalah dryer untuk pengeringan gabah. Dengan menggunakan dryer, nantinya diharapkan harga hasil produksi padi bisa lebih meningkat jika dibanding menggunakan lantai jemur.

Untuk pengadaan Dryer, Sanusi akan menyiapkan biaya sebesar Rp 200 juta per unitnya, yang rencananya akan diprogram untuk seluruh 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

“Saat ini sudah ada dua, di Sumberpucung sama Gondanglegi. Itu kapasitasnya untuk sehari bisa 10 ton. Jadi walaupun musim hujan begini tetap kita bisa mengeringkan padi tanpa mengurangi kualitasnya, bahkan untuk kualitas bisa lebih baik dari menggunakan lantai jemur. Karena dengan dryer ini kekeringannya bisa mencaapai 14 persen. Sehingga harapannya bisa menjadi beras premium. Yang otomatis harganya juga akan mengikuti. Jika beras lokal hanya Rp 8.000 beras premium bisa Rp 12-14 ribu,” ujar Sanusi.

Hal lain yang tak juga luput dalam pembahasan dalam rapat tersebut adalah polemik pemanfaatan sumber air wendhit. Sanusi mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji secara hukum. Sanusi menegaskan, merupakan jawaban dari pihak Pemkab Malang atas sikap Pemkot Malang yang selalu membicarakan aspek hukum dalam upaya penyelesaian polemik sumber air wendhit.

“Karena Kota Malang selalu bicara hukum, jika kerja sama sudah tidak mau, ya akan kita bicarakan secara hukum. Apapun aturan hukum, pihak Pemkab Malang akan mengikuti. Kita akan tetap melakukan review lagi, tentunya juga dengan rekomendasi dari legislatif, dan eksekutif bisa menjalankan. Yang jelas kami akan mengikuti Kota, jika memang ada pelanggaran entah itu sekecil apapun mari kita selesaikan secara hukum,” imbuhnya.

Sanusi melanjutkan, satu hal yang juga menjadi prioritas Kabupaten Malang adalah peningkatan kualitas pendidikan. Sanusi menyebut, selain Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) yang telah diberitakan sebelumnya, Pemkab Malang akan meningkatkan insentif Guru Tidak Tetap (GTT). Mengenai insentif guru, dari insentif yang semula hanya Rp 100 ribu akan diupayakan menjadi Rp 500 ribu.

“Dari yang awalnya Rp 100 ribu akan kami upayakan menjadi Rp 500 ribu. Untuk BOSDA nya tetap Rp 300 ribu. Per tahun per murid Rp 300 ribu. Dengan angka tersebut, itungan saya nanti ketemu total Rp 90 M. Untuk insentif jika memang ada dan memungkinkan, akan kami tingkatkan. Tapi jika tidak, akan kami upayakan minimal Rp 500 ribu,” jelas Sanusi yang juga menjadi Plt Bupati Malang itu.

Sanusi menambahkan, tahun ini diupayakan agar bisa direalisasikan pada semester ke dua tahun 2019 melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Namun jika kondisi tidak memungkinkan, Sanusi menegaskan bahwa BOSDA akan bisa diakomodir melalui APBD tahun anggaran 2020.

“Jad ploting anggarannya tidak ada yang digeser, kami mengandalkan SILPA. SILPA kita kan Rp 360 M an. Dan berdasarkan TAPD anggaran sekitar Rp 148 Milyar masih bisa digunakan,” pungkasnya. (yog/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar