Politik Pemerintahan

DPRD Desak Pemkab Jember Tata PKL

Nyoman Aribowo, anggota Komisi B DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan penataan pedagang kaki lima untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang asri, terutama di kawasan kampus.

Nyoman Aribowo, juru bicara DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional, menyebutkan salah satu rekomendasi parlemen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020.

“Program pendataan dan penataan PKL harusnya penting untuk dilakukan seiring dengan pertumbahan ekonomi, juga penataan tata kota dan jalan agar lebih tertata indah dan baik,” kata Nyoman.

DPRD Jember menilai, program penataan ini tidak terlaksana optimal, terutama di kawasan kampus, dikarenakan belum ada arahan teknis penanganan PKL. “Terdapat juga persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi,” kata Nyoman.

“Hal yang sama juga terjadi di beberapa program lainnya, yaitu program pemberantasan penyakit masyarakat, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, program pemahaman peraturan perundang-undangan, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan kriminal, serta program wawasan kebangsaan,” kata Nyoman.

Nyoman menambahkan, tidak terlaksananya program ini berdampak pada serapan anggaran serta ketercapaian kinerja program yang rendah dalam urusan ketenteraman dan ketertiban. DPRD Jember pun merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi bencana.

“Pemerintah Kabupaten Jember juga harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan, serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban,” kata Nyoman. Pemerintah Kabupaten Jember harus lebih mengintensifkan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, dalam rangka pencegahan konflik sosial. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar