Politik Pemerintahan

DPRD: BUMDEs di Jember Tidak Berkembang

Agus Sofyan, juru bicara DPRD Jember dari PDI Perjuangan. [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, memberikan rapor merah untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya terhadap badan usaha masyarakat desa (BUMDes).

“Pemerintah Kabupaten Jember sudah memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada desa melalui pendamping desa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Namun, pengelolaannya belum didukung dengan manajemen yang baik,” kata Agus Sofyan, juru bicara DPRD Jember dari PDI Perjuangan, untuk pembacaan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung DPRD Jember, Sabtu (17/4/2021) malam.

Tanpa manajemen yang baik, lanjut Agus, BUMDes tidak berkembang. “BUMdes tidak dapat memberikan peningkatan pendapatan asli bagi desa,” katanya. DPRD Jember meminta pemda agar mendorong berkembangnya BUMDes untuk peningkatan pendapatan asli desa dan memberikan stimulus perekonomian masyarakat desa.

Dengan adanya BUMDes yang baik, Pemerintah Kabupaten Jember bisa mendorong lahirnya desa mandiri sebagai desa percontohan untuk desa-desa yang lain di Kabupaten Jember. Fungsi oembinaan dan pengawasan pemkab menjadi penting dalam penyelenggaraan Undang-Undang tentang Desa, termasuk pengalokasian anggaran penanganan Covid-19.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, namun masih belum bisa mencukupi keseluruhan biaya pelaksanaannya. “Sehingga masih ada sumbangan yang dibebankan kepada calon kepala desa untuk menutupi kekurangan biaya dimaksud. Pemkab Jember harus mengalokasikan anggaran pilkades dalam APBD untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat,” kata Agus. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar