Politik Pemerintahan

DPRD Bojonegoro Usulkan Adanya Sertifikasi Pekerjaan Bidang Migas

Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan pelatihan dan sertifikasi bidang pengerjaan minyak dan gas bumi (migas) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2020.

“Paling tidak bisa membantu masyarakat dengan bekal kemampuan dan sertifikasi yang dibutuhkan agar bisa terlibat dalam projek minyak dan gas bumi yang ada di Bojonegoro saat ini,” ujar Politisi Partai Demokrat, Jumat (21/8/2020).

Namun sayang, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2020 Pemkab Bojonegoro dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) belum menganggarkan untuk sertifikasi tersebut. “Mudah-mudahan kedepan ada anggarannya,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Pemkab Bojonegoro Welly Fitrama mengunkapkan, memang dalam perubahan APBD belum ada anggaran untuk sertifikasi bidang pengerjaan yang ada hubungannya dengan sektor minyak dan gas bumi. Karena adanya usulan dari badan anggaran, maka pihaknya mengaku akan melakukan komunikasi dengan pihak operator bidang pekerjaan apa yang masih dibutuhkan.

“Karena kondisinya masih pandemi, jadi belum ada pengajuan anggaran yang sifatnya pelatihan secara tatap muka. Tapi permintaan badan anggaran akan kami usulkan ke Bupati. Ada dua usulan sertifikasi bidang migas dan bagi masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah mengungkapkan, Pemkab Bojonegoro untuk saat ini sudah melakukan kerjasama dengan Pusat Pegembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu, sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat bidang minyak dan gas bumi.

“Direncanakan tanggal 24 Agustus akan dilakukan pelatihan gelombang satu, kemudian September juga akan dilakukan pelatihan. Penganggaran sertifikasi ini sinergi dengn pihak ketiga (operator) dan PPSDM,” pungkasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar