Politik Pemerintahan

DPRD Bojonegoro Tetapkan Perda Perampingan Birokrasi dan Empat Perda Lainnya

Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) –  Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo perihal perampingan birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan perda yang menjadi salah satu program prioritas tersebut.

Penetapan itu setelah dilakukan paripurna internal pandangan akhir fraksi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang dihadiri oleh ketua DPRD maupun anggota baik secara langsung maupun secara virtual.

Setiap fraksi-fraksi menyampaikan pendapat serta usulan melalui juru bicara tentang perubahan Raperda atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 tersebut.

“Menerima dan menyetujui perubahan Perda tersebut untuk disahkan sebagai peraturan daerah kabupaten Bojonegoro,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Maftukan, Senin (8/6/2020).

Senada juga dikatakan oleh juru bicara dari Fraksi Golkar, Ahmad Supriyanto. Menurut Fraksi Golkar Perda nomor 13 tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Sehingga secara mutlak harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

“Diharapkan dengan perubahan ini bisa menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bojonegoro saat ini,” harapnya.

Dengan adanya perampingan birokrasi di lingkungan Pemkab Bojonegoro ini, lanjut dia, diharapkan menjawab aspek lain seperti masih lemahnya organisasi baik menyangkut tugas, mekanis bekerja, maupun yang harus dikerjakan setiap unit maupun individu dalam organisasi.

“Atas dasar itu, maka fraksi Golkar sepakat dan menyetujui perda tersebut untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah Bojonegoro,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Bojonegoro Imam Solikhin mengatakan, setelah paripurna ini maka perubahan Raperda menjadi perda tersebut akan ditandatangai oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan segera bisa dijalankan.

“Harapannya dengan perampingan SOTK ini lebih ramping dan kaya karya, lebih cepat dalam penanganan dan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Sementara Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, hasil paripurna tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bupati Bojonegoro juga berharap dalam pelaksanaan peraturan daerah itu bisa dijalankan dengan sebaik mungkin.

“Dalam mekanisme pembentukan perda tersebut sudah sesuai dengan perauran perundang-undangan yang ada, hingga dalam proses penetapan. Kami juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Bojonegoro yang telah menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar