Politik Pemerintahan

DPRD Bojonegoro: Pandemi Jangan Jadi Alibi Tak Bayar THR Karyawan

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Affan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Mochlasin Affan memberikan ultimatum kepada perusahaan agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada para buruh atau pekerja.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tidak begitu berdampak signifikan terhadap perusahaan yang notabene mempekerjakan banyak buruh. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membayarkan THR.

“Perlu disikapi untuk melakukan antisipasi bagi perusahaan yang beralasan untuk mencari celah tidak membayarkan hak-hak pekerja dengan memanfaatkannya situasi pandemi saat ini,” ujarnya, Kamis (22/4/2021).

Pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) mengaku sudah melakukan koordinasi internal guna melakukan monitoring terhadap pembayaran THR. “Jika ada perusahaan yang dilaporkan tidak membayarkan THR, maka kita akan melakukan investigasi khusus di lapangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, perusahaan dengan buruh paling banyak di Bojonegoro saat ini masih pada sektor industri pengolahan tembakau atau pabrik rokok. Dari pengamatan yang dia lakukan, perusahaan ini tidak terdampak, karena produksi, jam kerja semuanya masih normal.

“Adanya pembayaran THR ini nanti juga akan menghidupkan pasar dan roda perekonomian akan berputar kembali,” pungkasnya.

Data dari Disperinaker Kabupaten Bojonegoro, jumlah perusahaan wajib lapor sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sebanyak kurang lebih 436 perusahaan. Sedangkan untuk sektor Migas, Koperasi, Perbankan, Finance, maupun perusahaan non faktur ada sekitar 2.105 perusahaan. Dengan jmlah tenaga kerja sekitar 47 ribu lebih.

Sementara Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro Rafiuddin Fathoni mengatakan, pembayaran THR ini harus dilakukan perusahaan paling lambat H-7 Idul Fitri 1442 Hijriah.

Di masa Pandemi Covid-19 ini, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Salah satu isinya, perusahaan yang terdampak bisa melakukan dialog dengan pekerja dalam hal pembayaran THR.”Ini untuk mencari solusi bersama, misalnya pembayaran dilakukan dengan cara menyicil, atau bertahap. Yang penting H-7 Lebaran sudah terbayar semua,” tegasnya. [lus/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar