Politik Pemerintahan

DPRD Bojonegoro: Kekurangan SDM Potensi Pelanggaran Pembangunan

Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah

Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto meminta agar Bupati Anna Mu’awanah menambah sumber daya manusia (SDM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pembangunan fisik.

Sebab, menurut Politisi Partai Demokrat itu, dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang mencapai Rp 7 miliar dan keterbatasan personel di OPD berpotensi terjadi kesalahan termasuk dalam perencanaan, hingha pelaksanaan pembangunan baik secara teknis maupun non teknis.

“Ini yang membuat adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2019,” ujarnya, Jumat (17/7/2020).

Dia mengatakan, jika hasil LHP BPK bersifat final. Meski, Kabupaten Bojonegoro mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih ada catatan-catatan yang harus dievalusi dalam rangka realisasi APBD ditahun selanjutnya.

“Kesalahan yang sudah terjadi pada Realisasi APBD 2019 harapannya tidak terjadi lagi di tahun 2020-2021,” imbuhnya.

Selain itu, ada hal yang harus menjadi perhatian Pemkab Bojonegoro selain dari catatan BPK. Pihaknya mengapresiasi, bahwa catatan BPK tahun 2019 ini lebih sedikit, jika dibanding sebelumnya. Artinya, lanjut Sukur, kinerja Pemkab Bojonegoro dibanding dua tahun yang lalu ada peningkatan.

Sukur menegaskan, kesalahan sekarang ini karena keterbatasan sumber daya manusia terlebih banyak yang pensiun. “Apbd Bojonegoro besar Rp6-7 triliun dengan SDM yang ada sekarang ini potensi sekali terjadi kesalahan. Beda dengan APBD yang baru Rp3-4 triliun,” imbuhnya.

Sukur mencontohkan, jika dulu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Penataan Ruang juga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengelola anggaran sekitar Rp200miliar hingga Rp300 miliar, sekarang naik hingga 100 persen lebih atau meningkat hingga Rp400 miliar hingga Rp900 miliar, sementara SDM sangat terbatas.

“Sehingga ini yang perlu di evaluasi ulang oleh Bupati,” pungkasnya. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar