Politik Pemerintahan

Soal Pertanggungjawaban APBD 2019

DPRD Berikan 2 Rekomendasi ke Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memberikan dua rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam rapat paripurna tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

“Ada dua rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro dalam hal perencanaan dan penganggaran APBD tahun depan yang jangan sampai terulang seperti sebelumnya,” ujar Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, Jumat (17/7/2020).

Dua rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Pemkab Bojonegoro yakni, beberapa rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan jangan sampai terulang di tahun 2020.

“Meminta kepada Bupati beserta semua OPD yang ada agar melaksanakan realisasi APBD ini sebagaimna mestinya dan potensi kecurangan yang ada diharapkan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga memberi apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro karena sesuai dengan hasil pemeriksaan keuangan BPK, mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian. Namun, disisi lain ada beberapa catatan yang harus segera dilakukan.

“Sesuai undang-undang, jika ada kelebihan bayar atau masalah yang lain maka OPD harus segera bersurat kepda kontraktor yang bermasalah untuk segera mengembalikan kelebihan bayar dalam jangka waktu 60 hari setelah ditetapkan,” tegasnya.

Kedua, lanjut Politisi Partai Demokat itu, agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak membuat regulasi yang sulit diakses oleh kontraktor lokal. Sehingga, kontraktor lokal memiliki kesempatan untuk ikut andil dalam pembangunan Bojonegoro, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Sementara diketahui, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah mengungkapkan, jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 sebesar Rp561 miliar lebih. Jumlah tersebut diperoleh dari target PAD 2019 sebesar Rp530 miliar.

Sedangkan, pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat hanya terealisasi sebesar 89 persen dari ditarget yang ditentukan, yakni terealisasi sebesar Rp3,5 miliar dari targe sebesar Rp5,9 Miliar. “Dari disi pendapatan secara akumulasi total dari target Rp5,5 triliun terealisasi 93 persen yaitu sebesar Rp4,7 triliun,” jelasnya. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar