Politik Pemerintahan

DPRD Beri 40 Rekomendasi Program ke Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Rapat paripurna istimewa dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro 2019 digelar secara telekonferensi, Senin (6/4/2020).

Dalam rapat paripuna tersebut, empat panitia khusus (pansus) yang sudah dibentuk sebelumnya memberi rekomendasi atas LKPJ yang sudah disampaikan oleh bupati terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan atau progress report pelaksanaan pembangunan satu tahun anggaran 2019.

Menanggapi laporan bupati tersebut, DPRD Bojonegoro memberikan 40 rekomendasi program yang menjadi prioritas pembangunan Pemkab Bojonegoro kedepan agar lebih maju. Pembacaan rekomendasi dilakukan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Wawan Kurnianto.

“Rekomendasi itu merupakan hasil kajian dari semua pansus yang merupakan reperentasi dari rakyat sehingga harus disampaikan kepada bupati agar bisa merealisasikan demokrasi,” ujar Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Solikhin, usai paripurna.

Menurut Solikhin, yang terpenting dalam merealisasikan APBD selama 2019 ini Pemkab Bojonegoro sudah melakukan sesuai dengan aturan. Adapun, kata dia, dari sisi politik, DPRD harus mengawasi dan mengkritisi program pemkab.

“Masukan dari DPRD ini sehingga ada penyeimbang bagi Pemkab Bojonegoro dalam menjalankan program APBD yang berbasis rakyat,” terangnya.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merasa prihatin dengan kondisi penyebaran virus corona yang terjadi saat ini. Sehingga jika ada pemangkasan anggaran yang sifatnya untuk penanganan Covid-19 pihaknya sangat mendukung. Termasuk penundaan pembangunan gedung DPRD yang baru.

“Jika memang pembangunan gedung DPRD baru ini dirasa kurang prioritas dan mendesak, kami rela jika ditunda untuk penanganan virus corona,” tegasnya.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan kondisi ekonomi saat ini sedang krisis akibat pengaruh virus corona. Pemkab Bojonegoro sendiri sudah menentukan kejadian luar biasa (KLB) kejadian bencana non alam, sehingga semua pemangku kepentingan harus bersama menangani kejadian tersebut.

“Kami menyambut baik catatan-catatan rekomendasi dari legislatif, ini merupakan masukan yang luar biasa demi pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara efesiensi anggaran untuk penanganan Covid-19, Pemkab Bojonegoro sudah melakukan penundaan pembangunan gedung-gedung yang sifatnya kurang mendesak. “Termasuk penundaan pembangunan gedung DPRD Bojonegoro yang belum tentu urgent jika disetujui,” terangnya.

Penganggaran yang dilakukan Pemkab Bojonegoro tahun 2019 juga merupakan persetujuan dari DPRD. Sehingga program yang kita lakukan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tidak ada yang melenceng. “Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah berbasis pada audit BPK atau lembaga audit independen pemerintah, bukan pada asumsi,” pungkasnya. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar