Politik Pemerintahan

DPRD Banyuwangi: Tolong Kembalikan THL Seperti Semula

Banyuwangi (beritajatim.com) – Hearing atau dengar pendapat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat Banyuwangi digelar di Gedung Rapat DPRD. Mereka ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi I, serta sejumlah anggota DPRD Banyuwangi lainnya.

Rapat dengar pendapat ini membahas mengenai persoalan pemutusan kontrak kerja Tenaga Harian Lepas (THL) oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Di mana terdapat 331 pegawai yang diputus kontrak atau dipecat.

“Jadi kami tetap dengan rekomendasi hasil hearing pertemuan pertama yaitu tidak ada kelanjutan artinya harus dipending dulu sebelum ada kejelasan. Artinya menolak adanya pemutusan kontrak kerja THL,” kata Wakil Ketua DPRD Fraksi PKB Banyuwangi, Muhammad Ali Machrus, Senin (15/3/2021).

Pihaknya juga mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang tidak populis terhadap rakyat. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid 19.

“Kebijakan dengan merumahkan tenaga harian lepas tidak pro terhadap rakyat ini tidak tepat, sehingga kami harus hadir tengah mereka. Berbicara kebijakan di tengah pandemi, ada dua arah alokasi anggaran pertama pertumbuhan jiwa rakyat, dan menjaga stabilisasi ekonomi,” katanya.

Bahkan, Machrus menyebut pemerintah daerah justru melanggar kebijakan yang dibuat sendiri. “Ada edaran dari Sekda tahun 2018 yaitu tidak boleh menerima THL baru. Namun setelah adanya edaran itu, pada 2019 dan 2020 justru terdapat 812 THL baru. Ini artinya membuat kebijakan sendiri yang dilanggar sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil DPRD dari Fraksi Demokrat Michael Edy Hariyanto menyebut keputusan itu tidak manusiawi. Kebijakan yang diambil tidak melihat kondisi sosial dan ekonomi rakyat yang saat ini sedang sulit.

“Kita harus berjuang untuk rakyat. Ada yang mengadu ke saya, seorang THL sudah 27 mengabdi di pemerintah ini. Tiba-tiba tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba dipecat. Bayangkan ada 80 Tenaga Kesehatan dan 50 Satpol PP,” kata Michael dalam hearing tersebut.

“Kita tahu selama satu tahun terakhir, mereka yang berjuang menyelamatkan nyawa, selama setahun menaruhkan nyawa. Tapi apa, sekarang setelah berjuang hadiahnya pemutusan kerja, habis manis sepah dibuang itu yang saya perjuangkan,” lanjutnya.

Michael menyebut, ini murni dorongan hati antar manusia yang berjiwa sosial. Bahkan secara pribadi dan partainya, Dia tidak bermaksud memusuhi pemerintahan saat ini.

“Kita ingin ada sinergi dengan pemerintah. Kita mau pemerintah mempertimbangkan pemecatan ini, tolong sampaikan kepada bupati untuk dipikirkan. Karena, banyak yang mengeluh kepada saya. Kalau memang terpaksa dipecat, itu kalau ada yang malas atau tidak mau bekerja,” katanya.

Bahkan, Michael mem-flashback terkait awal upaya perekrutan ini. Dirinya pernah menentang keras adanya penambahan THL.

“Saya menentang penambahan THL, tapi pemerintah ngeyel justru butuh. Dulu pernah menyampaikan butuh Satpol PP banyak. Padahal saya menentang itu, karena pemerintah sudah mengeluarkan edaran tidak boleh selama dua tahun, tapi pemda tetap. Dan sekarang BKD menyebut kecolongan,” katanya.

“Malah sekarang seenaknya mau memutus 331 THL, saya tidak peduli dengan partai saya, saya akan berjuang terus untuk nasib rakyat,” sambungnya.

Secara tegas, Michael menjelaskan, THL bukan dinilai dari analisa jabatan. Karena bukan pos jabatan yang ditempati kepala dinas atau yang lain. “Apalagi ini dana kita sudah ada, kecuali kalau tidak ada. Tolong kembalikan THL seperti semula,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Irianto menyebut, semua pimpinan DPRD sepakat menolak pemutusan kontrak THL. Dirinya juga menggarisbawahi bahwa, THL harus dikembalikan ke tempatnya pada awal April mendatang.

“Intinya, Pak Huda (Kepala BKD) dan Pal Cahyanto (perwakilan BPKAD) telah mendengar pernyataan dari DPRD dan dari THL sendiri. Intinya bahwa kami sepakat untuk mengembalikan THL ke tempat semula,” terang Politisi PDIP Perjuangan ini.

Mendengar pernyataan di atas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuwangi Nafiul Huda menyebut, dirinya akan menampung aspirasi. Pihaknya tidak dapat mengambil keputusan, karena menunggu langkah dari Pemda.

“Yang jelas dalam kapasitas saya, saya tidak bisa mengambil keputusan karena ini bukan ranah saya, ini ranahnya pimpinan. Yang jelas setelah ini nanti akan saya laporkan ke Sekda, dan saya kira Pak Sekda akan menyampaikan ke Bupati,” pungkasnya.

Sebelumnya, terdapat 331 tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Banyuwangi mendapat pemutusan kontrak kerja. Mereka menempati sejumlah organisasi perangkat daerah. Termasuk di kesehatan, dan satuan polisi pamong praja. [rin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar